Pengumuman Struktur Kepengurusan DPD PDIP Kaltim 2025–2030
Pada hari Senin (8/12/2025), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi mengumumkan struktur kepengurusan periode 2025–2030. Pengumuman ini dilakukan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan.
Formasi baru kepengurusan menampilkan perpaduan antara keberlanjutan kepemimpinan dan penyegaran wajah baru. Safaruddin kembali terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Kaltim, sementara Ananda Emira Moeis melanjutkan perannya sebagai Sekretaris. Posisi Bendahara kini diisi oleh Edi Damansyah, menggantikan Muhammad Samsun yang beralih menjadi Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi.
Penetapan ini mencerminkan konsolidasi internal partai dan soliditas Banteng Kaltim dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Selain nama-nama lama yang tetap dipercaya, struktur kepengurusan kali ini juga diwarnai kehadiran kader muda dan figur baru. Ketua DPC PDIP Balikpapan dan Samarinda, Budiono serta Sugiyono, turut masuk dalam jajaran pengurus. Begitu pula pengurus DPC dari berbagai kabupaten/kota di Kaltim yang kini bergabung di tingkat DPD.
Kehadiran wajah baru ini diyakini akan membawa semangat segar sekaligus memperluas basis dukungan partai di seluruh daerah. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa konferda bukan sekadar ritual politik lima tahunan, melainkan momentum evaluasi dan perumusan program perjuangan partai di Kaltim.
“Strategi PDIP adalah memperbaiki diri, mendengarkan harapan rakyat, dan berpegang pada pandangan bahwa rakyat adalah segala-galanya. DPP menerapkan merit system, mendengarkan aspirasi dari bawah terhadap calon pimpinan DPD dan DPC,” jelas Hasto.
Struktur kepengurusan baru ini segera disahkan dan akan bertugas penuh dalam waktu dekat, menandai babak baru konsolidasi politik PDIP di Bumi Etam.
Struktur Kepengurusan DPD PDIP Kaltim 2025–2030
- Ketua: Irjen Pol (Purn) Safaruddin
- Sekretaris: Ananda Emira Moeis
- Wakil Sekretaris Bidang Internal: Supratono
- Wakil Sekretaris Bidang Program: Priskila Evalianitha Randabunga
- Bendahara: Edi Damansyah
- Wakil Bendahara: H. Baba
Jajaran Wakil Ketua Bidang (Wakabid)
- Wakabid Kehormatan Partai: Veridiana Huraq Wang
- Wakabid Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif: Andhika Hasan
- Wakabid Ideologi dan Kaderisasi: Muhammad Samsun
- Wakabid Keanggotaan dan Organisasi: Marten Apuy
- Wakabid Sumber Daya: Sugiyono
- Wakabid Politik: Siang Geah
- Wakabid Pemerintahan, Otonomi Daerah: Didik Agung Eko Wahono
- Wakabid Kebijakan Publik dan reformasi Birokrasi: Budiono
- Wakabid Reformasi Sistem Hukum Nasional: Guntur
- Wakabid.Perekonomian: Eko Priyo Utomo
- Wakabid Kebudayaan dan Pendidikan: Betaria Magdalena
- Wakabid Penanggulangan Bencana Kesehatan, Perempuan dan Anak: Yonavia l
- Wakabid Industri, Perdagangan BUMN, Investasi Koperasi dan UMKM: Ely Hartati Rasyid
- Wakabid Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: Safuad
- Wakabid Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: Lusiana Ipin
- Wakabid Keagamaan, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME: Damuri
- Wakabid Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Yustisia Dibrinap
- Wakabid Pertanian, dan Pangan Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kelautan dan Perikanan: Wahyu Hidayat
- Wakabid Hukum dan Advokasi: S. Roy Hendrayanto
Pesan Sekjen Hasto Kristiyanto di Konferda PDIP Kaltim
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan beberapa pesan penting dalam Konferda dan Konfercab PDIP Kaltim hari ini yang dihadiri 515 orang, terdiri dari pengurus DPD, DPC, dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kalimantan Timur.
1. Kader Jadi Garda Terdepan Hentikan Perusakan Alam
Hasto menginstruksikan seluruh kader PDIP Kalimantan Timur untuk berdiri di garda terdepan dalam menghentikan praktik tambang ilegal, illegal logging, dan segala bentuk perusakan lingkungan. Dalam arahannya, Hasto Kristiyanto menegaskan kerusakan ekosistem dan bencana yang berulang di Kaltim bersumber dari cara pandang yang keliru dalam memaknai karakter dasar Indonesia sebagai negara maritim.
“Indonesia bukan negara kontinental. Kita adalah negara samudra. Laut adalah halaman depan kita,” ujarnya. Hasto Kristiyanto menilai perspektif maritim harus menjadi pijakan politik bagi PDIP, terutama di wilayah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur. Menurutnya, perubahan paradigma dalam mengelola potensi strategis daerah sangat diperlukan agar pembangunan tidak lagi mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ia kembali menekankan para kader wajib mengawal penegakan hukum secara konsisten, termasuk terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak tertentu yang merusak alam. “Tidak boleh ada lagi illegal logging, tidak boleh ada lagi tambang-tambang ilegal di Kalimantan. Semua itu merusak alam,” tegasnya.
2. Pentingnya Geopolitik Maritim dan Keadilan Sosial
Hasto Kristiyanto juga menyoroti pentingnya hubungan antara geopolitik maritim dan keadilan sosial. Ia menyebut perspektif ini harus menjadi landasan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk memastikan aparat penegak hukum menerapkan prinsip justice for all. Menurutnya, masa depan Kaltim tidak dapat lagi dilihat hanya dari aspek ekonomi semata, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka geopolitik baru yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
“Masa depan Kaltim harus dipandang dalam kerangka geopolitik baru,” katanya.
3. Membangun Kepercayaan Publik
Isu menurunnya kepercayaan publik (public trust) terhadap partai politik, menurut Hasto harus diatasi dengan perbaikan internal. Sekjen PDIP mengatakan isu public trust menurun sebagian disebabkan karena pemilu langsung disalahgunakan di mana dana menjadi segala-galanya.
“Dalam pandangan PDI, rakyat lah segala-galanya. Itu yang harus kita ubah, karena partai mestinya mendengarkan harapan rakyat,” ujar Hasto. Ia menekankan, politik bukan persoalan perebutan kekuasaan, tapi membangun peradaban. “Maka dalam pembukaan Konferda tadi kami tegaskan pentingnya etika dan moral dalam politik,” katanya.
Hasto menyebut PDIP akan terus berjuang memberikan manfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara. Terutama untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Tujuan terpentingnya, agar menghasilkan pemimpin yang berproses dari bawah dan memiliki kualitas untuk melakukan perubahan positif di daerah. “Mulai dari aspek tata ruang, penciptaan lapangan kerja, hingga membangun kedaulatan pangan,” katanya.
4. Perkuat Mesin Partai
Hasto menegaskan konferda bukan acara seremonial, tetapi forum strategis untuk memperkuat mesin partai dari tingkat daerah hingga pusat, sekaligus meneguhkan komitmen PDIP menjaga demokrasi yang berintegritas. Terkait Pemilu sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut adanya berbagai “anomali demokrasi” yang dianggap mengganggu kualitas proses pemilihan.
“Evaluasi kinerja sudah dilakukan di DPP. Kita lihat bagaimana evaluasinya, tapi kita juga melihat opportunity-nya,” katanya. Ia menegaskan beberapa faktor yang dinilai mengurangi kualitas demokrasi, seperti masifnya penggunaan bantuan sosial (bansos) dan keterlibatan aparatur negara dalam proses pemilu. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadikan pelaksanaan pemilu tidak sepenuhnya demokratis.
Meski demikian, Hasto Kristiyanto menegaskan partainya telah melangkah maju dari dinamika tersebut. “Tapi kami sudah move on, tapi yang lebih penting adalah kami belajar ketika tantangan itu nanti dihadapi, bagaimana PDI Perjuangan menjawab tantangan-tantangan ambisi tak kekuasaan seperti itu,” katanya.
Konferda PDIP Kaltim 2025 menjadi wadah bagi seluruh kader untuk menyusun strategi baru menghadapi dinamika politik ke depan, termasuk isu perubahan mekanisme Pilkada serta tantangan demokrasi yang berkembang.
