Pemerintah Kabupaten Sikka Berkomitmen Turunkan Angka Stunting
Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki target penurunan signifikan angka stunting pada tahun 2026. Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Sikka Convention Center (SCC), Kamis, 11 Desember 2025. Acara ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sikka Petrus Herlemus, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Emil Satriawan, unsur Forkopimda, TP-PKK, pimpinan OPD Konvergensi, para camat, kepala desa/lurah lokus stunting, kepala puskesmas, penyuluh KB, organisasi profesi (IBI, PERSAGI), mitra pembangunan, serta berbagai organisasi masyarakat.
Penurunan Stunting Harus Dilakukan Secara Kolaboratif
Wabup Simon menekankan bahwa penurunan stunting tidak boleh dilakukan secara individual oleh satu sektor saja. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kerja terintegrasi antar sektor.
“Kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting adalah gerak bersama. Tidak boleh ada OPD yang bekerja sendiri-sendiri. Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus terintegrasi, dari intervensi spesifik oleh sektor kesehatan, hingga intervensi sensitif oleh sektor pendidikan, sosial, pertanian, perumahan, air minum, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan dan seterusnya,” ujarnya.
Penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan atau BKKBN, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Wabup Simon menjelaskan bahwa stunting berdampak serius pada perkembangan anak, mulai dari hambatan kognitif hingga rendahnya daya saing di masa depan. Oleh karena itu, agenda percepatan penanganannya menjadi prioritas nasional maupun daerah.
Koordinasi Lintas Sektor Harus Diperkuat
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Simon meminta TPPS memastikan seluruh kegiatan OPD saling terhubung dalam rencana aksi percepatan penurunan stunting. Program intervensi, kata dia, harus secara langsung menyasar keluarga berisiko, termasuk pasangan usia subur, ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, hingga remaja.
“Validasi data keluarga berisiko stunting wajib dilakukan. Gunakan data P3KE, SKI, EPPGBM, dan SIGA sebagai dasar perencanaan. Data yang tidak akurat akan menghasilkan intervensi yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Optimalisasi Program di Desa dan Peran TPK
Wabup Simon juga mengarahkan para camat dan kepala desa/lurah untuk mengoptimalkan kegiatan di tingkat desa, termasuk Rembuk Stunting, audit kasus stunting, pemberian makanan tambahan, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Ia menekankan agar dana desa dimanfaatkan sesuai prioritas untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
Ia juga memberikan perhatian khusus kepada peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dinilai menjadi ujung tombak di lapangan.
“Tim Pendamping Keluarga adalah ujung tombak di lapangan. Tugas mereka sangat besar: mendampingi ibu hamil, memantau balita, memastikan layanan tersedia. Berikan dukungan penuh, termasuk pelaporan aktif melalui aplikasi,” katanya.
Dorong Inovasi Daerah
Wabup juga meminta seluruh sektor menghadirkan inovasi lokal guna mempercepat penurunan stunting. Ia menyebut sejumlah program yang perlu diperkuat, seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Gerakan 1000 HPK, Kelas Calon Pengantin, serta gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).
“Kita tidak cukup dengan program rutin saja. Harus ada inovasi berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui Rakor TPPS tersebut, Wabup berharap muncul komitmen kuat lintas sektor, kejelasan peran, serta target yang terukur untuk memastikan penurunan stunting yang signifikan dan berkelanjutan.
[MELANJUTKAN…]
