Peran Pers dalam Masa Perubahan
Diskusi yang diadakan oleh Forum Waroeng Ra’jat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Jumat 12 Desember 2025, menarik perhatian karena tidak memiliki sponsor, tidak menerima pesanan, dan menolak “86”. Acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat peran pers sebagai pilar keempat dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Tema diskusi ini mencerminkan keberanian dan independensi pers, terutama dalam menghadapi tantangan baru di era digital.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Abdul Jalil Hermawan, menyoroti pentingnya tema diskusi ini. Ia menilai bahwa tulisan di spanduk acara, yang menyatakan tidak ada sponsor, bukan pesanan, dan menolak “86”, merupakan judul provokatif positif yang sarat pesan keberanian dan independensi pers.
Jalil mengkritik absennya peran pemerintah dalam forum diskusi ini. Ia berpendapat bahwa kegiatan semacam ini seharusnya bisa diambil alih atau setidaknya didukung anggarannya oleh pemda agar lebih konstruktif dan berkelanjutan. Menurutnya, biaya diskusi yang relatif murah seharusnya tidak sulit dianggarkan, apalagi melibatkan tokoh-tokoh daerah yang hadir.
Menurut Jalil, diskusi ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran media lokal, terutama di Kuningan, di tengah perubahan lanskap informasi. Fenomena seperti kecepatan warga biasa dalam membentuk opini publik daripada ruang redaksi menunjukkan perubahan besar tidak hanya pada platform media, tetapi juga pada konten dan audiens.
Sebagai mantan wartawan era 1999–2015, ia menegaskan dulu jurnalis tak mengenal istilah algoritma dan exposure, sementara kini keduanya menjadi “mata uang” utama media. Media kini berlomba mengejar durasi tontonan, jam unggah, dan jumlah penonton, menggantikan konsep lama seperti tiras cetak.
Jalil mengaku kerap mendapat informasi dari konten berbasis AI dan media sosial, bukti bahwa perubahan platform bersifat radikal. Ia membandingkan masa lalu ketika liputan televisi harus dikirim lewat bus antarkota dengan era kini yang serba live dan instan hanya bermodal gawai dan kuota. Perubahan ini membuat setiap warga kini bisa menjadi produsen konten sekaligus penantang narasi resmi.
Ia mencontohkan bagaimana warga secara mandiri membantah klaim pemerintah lewat video dan unggahan langsung dari lokasi bencana. Menurutnya, media sosial kini memainkan fungsi “menghukum” dan “mendukung”, peran yang dulu didominasi media mainstream. Jalil mengingatkan, tantangan terbesar pers hari ini adalah jangan sampai media profesional yang beretika tergeser oleh konten instan tanpa tanggung jawab.
Tantangan dan Solusi untuk Pers Lokal
Pegiat dan pemerhati media, Fandu Hamzah, menilai tantangan utama pers hari ini adalah menjaga sisi humanisme di tengah arus digitalisasi. Menurutnya, pers lokal Kuningan masih cenderung birokrasi-sentris dan belum sepenuhnya mengeksplorasi sisi kemanusiaan masyarakat. Ia membandingkan fase transisi media saat ini dengan masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru yang melahirkan jurnalisme humanis tokoh-tokoh besar.
Fandu mencontohkan Mukhtar Lubis yang meliput Perang Vietnam secara objektif hingga diakui dua negara karena keberpihakannya pada nilai kemanusiaan. Ia juga menyebut Sindhunata yang menembus Pulau Buru demi mengangkat suara korban ketidakadilan Orde Baru sebagai inspirasi pers daerah.
Menurut Fandu, pers Kuningan perlu memperkaya tulisan feature dan human interest agar identitas daerah lebih terasa. Ia menyarankan agar media mengangkat kisah warga biasa—pensiunan, pekerja kecil, dan pejuang kehidupan di sudut-sudut Kuningan. Selain itu, fungsi kontrol terhadap kekuasaan dinilai belum optimal karena minim elaborasi terhadap pernyataan pejabat.
Peran Pers dalam Demokrasi
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, mengaku memiliki ikatan emosional kuat dengan dunia pers karena pernah aktif sebagai wartawan. Ia menyebut, pengalaman jurnalistik telah membentuk karakter dan kedewasaannya sebelum terjun ke dunia politik. Nuzul menegaskan, pers tetap layak disebut sebagai pilar keempat demokrasi meski tidak terlembaga secara struktural.
Menurutnya, kekuatan pers terletak pada analisis, investigasi, dan keberanian mengungkap fakta. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan pers tetap dijalankan secara bertanggung jawab dan berimbang. Nuzul menolak praktik “trial by the press” dan meminta media tidak hanya menonjolkan sisi buruk tanpa verifikasi menyeluruh.
Pensiunan kepala dinas yang juga sebelumnya pernah menjabat Kasubag Humas Sekretariat Daerah Kuningan, Trisman Supriatna, menekankan pentingnya hubungan simbiosis antara pemerintah dan pers. Menurutnya, tanpa media, transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah akan sulit terwujud. Ia menyebut pers berperan strategis dalam edukasi publik, hiburan, kontrol sosial, dan pembentukan opini kritis.
Diskusi ini menyepakati bahwa pers Kuningan harus adaptif secara digital, kuat secara etika, dan tetap berpijak pada nilai humanisme demi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
