Oleh: Jaleswari Pramodhawardani, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45)
Bencana sering dianggap sebagai peristiwa alam yang tidak bisa dihindari. Namun, di Sumatera saat ini, di tenda-tenda pengungsian yang basah oleh hujan dan dipenuhi suara anak-anak yang batuk sepanjang malam, kita belajar sesuatu yang lebih pahit: bencana tidak pernah netral.
Ia memperbesar ketimpangan, mempercepat kerentanan, dan memperjelas siapa yang memiliki ruang untuk selamat dan siapa yang tertinggal. Data hingga 10 Desember 2025 mencatat 965 jiwa meninggal, korban luka berat lebih dari seribu, ratusan hilang, dan lebih dari 100 ribu rumah rusak. Angka-angka itu terkesan seperti statistik yang dingin, padahal di balik setiap angka ada keluarga yang tak lagi memiliki rumah, ada anak yang kehilangan ibunya, ada lansia yang kehilangan obat harian dan kartu identitasnya, ada penyandang disabilitas yang terseret derasnya air.
Kita membaca laporan itu dengan jarak; mereka hidup dengan kehilangan itu hampir setiap hari. Di balik angka-angka ini tersembunyi pola sosial yang jarang mendapat perhatian cukup: bencana tidak memukul semua orang dengan sama kuatnya. Tubuh-tubuh yang paling rentan secara sosial adalah yang paling sering tertinggal di belakang bantuan dan pemulihan.
Yang Absen dalam Data
Di Aceh, banjir bandang memisahkan ibu dari bayi, keluarga dari rumahnya. Banyak perempuan mengaku menunda evakuasi demi memastikan anak-anak aman dulu. Di Sumatera Utara, ketika longsor menutup jalan kampung, seorang anak penyandang disabilitas dan neneknya baru dievakuasi beberapa jam setelah tim penyelamat kembali.
Selamat, memang. Tapi trauma dan ketertinggalan mereka tak muncul dalam rilis korban harian. Kisah-kisah ini sering tidak sampai ke meja konferensi pers, tidak tercatat sebagai “indikator keberhasilan penanganan bencana”. Mereka bukan headline, mereka adalah tubuh paling tipis di garis api.
Bencana adalah Soal Struktur
Banjir di Sumatera bukan hanya soal curah hujan. Kita telah lama memaksa tanah menanggung lebih dari yang bisa ia serap: hutan ditebang, sungai dinapak tambang, lembah diratakan demi keuntungan jangka pendek. Ketika alam runtuh, yang pertama tertimpa adalah perempuan yang menjaga logistik rumah tangga, anak yang belum bisa memilih, lansia yang lambat bergerak, penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan fisik untuk sekadar berpindah.
Di pengungsian, toilet tak ramah kursi roda. Distribusi bantuan mensyaratkan dokumen yang sudah hanyut. Ruang privasi ibu menyusui mewah adanya. Kita memuji “ketangguhan sosial”, namun bukankah lebih manusiawi menciptakan sistem yang tidak memaksa rakyat untuk selalu tangguh?
Agar pemulihan pascabencana tidak hanya menambal infrastruktur tetapi juga menambal keadilan yang koyak, perhatian pada kelompok rentan karenanya harus melekat pada detik pertama bencana, hingga pembangunan kembali selesai. Tidak cukup menyebut mereka dalam dokumen kebijakan, mereka harus menjadi titik berangkat pelibatan sejak dokumen kebijakan tersebut dirancang.
Pada Situasi Tanggap Darurat
Pada fase ini, kecepatan, menyelamatkan manusia adalah prioritas. Namun dalam realitas di lapangan, kecepatan kerap tidak memihak pada yang bergerak pelan. Yang harus dilakukan negara dan pemerintah daerah adalah:
- Evakuasi berbasis aksesibilitas, yaitu jalur dan transportasi yang memungkinkan lansia, disabilitas, anak dan perempuan keluar lebih awal, bukan paling akhir.
- Shelter inklusif sejak menit pertama, yaitu tenda dengan area privat untuk perempuan dan ibu menyusui, ruang aman untuk anak, akses kursi roda, dan bantuan medis lansia.
- Data korban terpilah (jenis kelamin, usia, disabilitas) dalam 24 jam pertama, bukan nanti ketika laporan akhir disusun.
- Distribusi bantuan berbasis kebutuhan, bukan paket seragam, seperti popok bayi, pembalut, alat bantu, obat kronis, susu formula. Ini merupakan fase yang menentukan siapa hidup dan siapa tidak. Dan di fase inilah diskriminasi paling sering terjadi diam-diam.
Tahap Rehabilitasi
Saat air mulai surut dan kamera media tak lagi menyorot setiap detik, fase rehabilitasi dimulai. Luka fisik mungkin mulai dirawat, tetapi luka psikologis dan sosial sebagian masih menganga. Yang harus diprioritaskan:
- Layanan kesehatan mental kolektif, khususnya bagi anak yang kehilangan sekolah, dan perempuan yang memikul beban ganda.
- Pemulihan dokumen identitas dan akses bantuan legal agar lansia dan keluarga penyandang disabilitas tidak terhambat birokrasi.
- Pemulihan layanan dasar yang memihak kelompok rentan: air bersih, fasilitas kebersihan khusus perempuan, aksesibilitas layanan kesehatan.
- Pemulihan ekonomi mikro bagi perempuan sebagai penjaga dapur keluarga dan penggerak ekonomi rumah tangga.
Pada hakekatnya, pulih bukan hanya soal bangun dari keterpurukkan akibat bencana, melainkan bisa hidup bermartabat kembali.
Tahap Rekonstruksi
Rekonstruksi sering diidentikkan dengan beton, jembatan baru, tanggul baru, bangunan rumah baru. Padahal rekonstruksi yang adil harus membangun ulang relasi sosial yang timpang. Dalam hal ini negara wajib memastikan:
- Kelompok rentan duduk di meja perencanaan yaitu perempuan, lansia, penyandang disabilitas, komunitas anak, semua dilibatkan dalam desain kota pasca bencana.
- Desain hunian tetap inklusif dan ramah akses, misalnya jalan landai, fasilitas kesehatan lansia, ruang publik untuk anak, toilet aksesibel.
- Pemulihan lingkungan sebagai fondasi mitigasi, sebagai contoh reforestasi, penataan ruang berbasis risiko, penegakkan hukum atas tambang dan alih fungsi lahan.
- Skema pemulihan ekonomi jangka panjang yang membuka akses perempuan ke aset produktif, permodalan, dan keputusan ekonomi.
Rekonstruksi seharusnya bukan sekadar kembali seperti semula. Karena jika kita kembali ke kondisi sebelum bencana, berarti kita kembali ke ketidakadilan yang memperparah dampaknya.
Pada akhirnya, Sumatera mengajarkan sesuatu, bahwa ketika banjir menghanyutkan rumah, ia juga menyeret pergi ilusi bahwa kita semua setara di hadapan bencana. Mereka yang paling rentan adalah mereka yang paling dahulu merasakan dinginnya air bah, paling lama mengantri bantuan, paling sering tertinggal saat lensa jurnalis berpindah.
Tulisan ini ingin menjadi pengingat, sebelum ingatan kita memudar, yaitu ketika negara menata kembali tanah dan jembatan, jangan lupakan manusia yang pernah tenggelam di bawahnya. Karena ukuran kemanusiaan bukan diukur dari seberapa cepat kita membangun infrastruktur fisik, tetapi seberapa serius kita melindungi mereka yang paling rapuh saat dunia runtuh.
Dan mungkin, dari Sumatera kita belajar, membangun kembali bukan hanya tentang bata dan semen, tetapi tentang keberanian merombak cara kita memandang siapa yang berhak diselamatkan terlebih dahulu.
