JAKARTA,
Pemulihan tiga provinsi di Sumatera yang terkena banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 lalu menjadi fokus utama pemerintah pada awal tahun 2026. Meskipun beberapa infrastruktur seperti jalan dan jembatan sudah mulai tersambung, serta listrik dan sekolah kembali beroperasi, masih banyak warga yang menantikan hunian tetap, pemulihan layanan dasar, dan kepastian hidup yang lebih aman. Pemerintah memastikan bahwa kerja kemanusiaan tidak berhenti meski libur dan pergantian tahun.
Negara Tidak Libur, Infrastruktur Dikejar
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan bahwa penanganan bencana di tiga provinsi terdampak tidak mengenal libur. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten memberi perhatian besar terhadap pemulihan daerah terdampak.
Hingga akhir Desember 2025, pemerintah telah menuntaskan target pemulihan jalan dan jembatan nasional yang sempat terputus. Kini, fokus bergeser ke jalan dan jembatan yang dikelola pemerintah daerah, termasuk penghubung lintas provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.
Di tengah percepatan pemulihan fisik, pemerintah juga mengejar target pengurangan risiko bencana susulan. Normalisasi sungai dipercepat seiring potensi hujan sedang hingga tinggi. Pendangkalan saluran air yang memicu banjir menjadi perhatian di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara. Normalisasi badan sungai dan pembersihan sampah di kolong jembatan dilakukan untuk mencegah kerusakan lanjutan ketika debit air kembali meningkat.
Presiden Bolak-balik Tinjau Sumatera Pascabencana
Presiden Prabowo Subianto tercatat beberapa kali melakukan kunjungan ke lokasi bencana di Sumatera sejak 1 Desember 2025. Ia memimpin rapat terbatas di Jakarta untuk memantau perkembangan penanganan.
Pada pergantian tahun baru 2026, Prabowo menghabiskan malam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, serta bermalam bersama pengungsi di posko Batu Hula.
Sebelumnya, ia meninjau penanganan pascabencana di Sumatera Barat, mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Agam, memantau perbaikan jalan di Lembah Anai, serta pembangunan jembatan di Padang Pariaman. Di Aceh, Presiden mendatangi Aceh Tamiang, Bener Meriah, hingga Bireuen untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
Di Padang Pariaman, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki infrastruktur dan rumah warga terdampak. “Jembatan sedang kita bentuk semua, insya Allah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu.”
Sementara di Aceh Tenggara, Presiden memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan. “Kita akan perbanyak perbaikan sekolah. Saya kira Kutacane sudah menerima layar (Interactive Flat Panel). Layar sudah h?” ucap Prabowo.
Dukungan Anggaran dan Target Pemulihan 2026
Pemerintah mengakui bahwa pemulihan Sumatera memerlukan dukungan anggaran besar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pembangunan kembali desa-desa rusak di Aceh menggunakan APBN karena keterbatasan fiskal daerah.
Dukungan politik juga datang dari DPR. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan pentingnya kecepatan dalam penanganan bencana. Apalagi, anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini terbilang cukup untuk penanganan pascabencana Sumatera.
Pemerintah telah mengarah agenda pemulihan pada 2026 untuk layanan dasar yang menopang kehidupan warga. Untuk persoalan rumah rusak maupun hancur akibat bencana, pemerintah sudah mulai bersiap membangun hunian sementara hingga tetap bagi para korban.
Pemerintah menargetkan masyarakat korban bencana banjir Sumatera untuk tinggal di hunian sementara selama tiga bulan. Setelah itu, masyarakat akan dipindahkan ke hunian tetap. Adapun penerima hunian tetap adalah masyarakat yang mengalami kerusakan rumah berkategori berat, termasuk rumah yang hilang tersapu banjir.
Sektor Kelistrikan dan Air Bersih
Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN Darmawan mengungkapkan skala kerusakan di Aceh kali ini jauh lebih besar dibanding tsunami 2004. Dari 23 kabupaten dan kota, 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen dari sudut pandang desa. Pemulihan penuh ditargetkan berlanjut sepanjang 2026.
Di sektor air bersih, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan ke depan. “Kami memang sedang bekerja keras agar water treatment plant ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ujar Dody.
Dia menambahkan, beberapa instalasi berkapasitas sekitar 20 liter per detik ditargetkan terbangun di sejumlah titik terdampak.
Sektor Pendidikan dan Infrastruktur Darurat
Di bidang pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mencatat 4.149 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 3.508 sekolah atau 85 persen telah kembali beroperasi. Sebanyak 54 sekolah yang rusak berat masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat.
Pemerintah menargetkan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapat akses pendidikan pada tahun ajaran baru yang dimulai 5 Januari 2026. BNPB pun mengupayakan sekolah dan madrasah yang terdampak lumpur dapat kembali difungsikan pada minggu pertama Januari.
Di sektor infrastruktur darurat, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengerahan 22 jembatan Bailey ke wilayah terdampak, ditambah 14 jembatan dari Kementerian PU serta 39 jembatan Armco di Aceh. Dia memastikan pembangunan akan terus dilanjutkan di titik-titik jembatan yang belum tersambung. “Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” ujar Maruli.
