Pemko Lhokseumawe Siap Cairkan Gaji Pegawai dalam Pekan Ini
Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe berupaya keras untuk segera mencairkan gaji pegawai, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kepala daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) pada bulan Januari 2026. Namun, hingga 11 Januari 2026, ribuan pegawai belum menerima gaji mereka karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2026 masih dalam proses evaluasi di tingkat provinsi.
Untuk mempercepat proses pembayaran gaji, Pemko Lhokseumawe telah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang akan menjadi dasar pembayaran. Meski evaluasi APBK 2026 belum selesai, anggaran gaji sebesar Rp 26,36 miliar sudah tersedia di Kas Daerah. Target Pemko adalah pencairan gaji bisa dilakukan dalam pekan ini, tergantung kapan Perwal disetujui atau hasil evaluasi APBK turun.
“Bila cepat Perwal disetujui, maka kita akan langsung membayar gaji. Begitu juga bila cepat turun hasil evaluasi APBK, maka kita juga akan langsung membayar gaji. Intinya mana lebih cepat,” ujar Teguh Heriyanto, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe.
Saat ini, APBK Kota Lhokseumawe tahun 2026 masih dalam tahap evaluasi di tingkat provinsi. Namun, Pemko telah mengirimkan Perwal ke bagian hukum Setdaprov Aceh pada Jumat kemarin. Proses ini dilakukan sebagai langkah percepatan agar pembayaran gaji bisa dilakukan meski evaluasi APBK belum selesai.
Jumlah total PNS di Kota Lhokseumawe mencapai 2.995 orang dan tenaga PPPK sebanyak 2.667 orang. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji jatah Januari 2026 sebesar Rp 26,36 miliar. Dengan anggaran yang tersedia, Pemko berharap dapat segera melakukan pembayaran tanpa harus menunggu lama.
Pembebastugasan Tiga Kadis di Lhokseumawe
Selain masalah pembayaran gaji, Pemko Lhokseumawe juga kembali melakukan pembebastugasan terhadap tiga kepala dinas (kadis). Keputusan tersebut mulai berlaku sejak Senin (12/1/2026), sehingga total jumlah kadis yang dibebastugaskan oleh wali kota mencapai enam orang.
Ketiga kadis yang dibebastugaskan adalah:
* M. Rizal, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop)
* Muslim, Kepala Dinas Sosial
* Dedi Irfansyah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Sebelumnya, pada Jumat (17/10/2025), wali kota juga telah membebastugaskan tiga kadis lainnya, yaitu:
* Ramli, S.Sos., SKM., M.Kes dari jabatan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar)
* Safwaliza, S.Kep., MKM dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan
* Syuib, S.Sos dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lhokseumawe
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lhokseumawe, Dr. Irsyadi, ketiga kadis yang dibebastugaskan diduga telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai PNS. Untuk memudahkan proses pemeriksaan dan sidang etik, ketiganya sementara dibebastugaskan dari jabatannya.
Adapun untuk mengisi kekosongan jabatan pada tiga dinas tersebut, Pemko Lhokseumawe akan menunjuk pelaksana tugas harian (Plh) mulai Senin.
Irsyadi juga menjelaskan perkembangan proses terhadap tiga kadis yang sebelumnya telah dibebastugaskan. Untuk Safwaliza, proses pemberhentian sebagai Kepala Dinas Kesehatan telah selesai dan telah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jabatan tersebut kini diisi oleh Cut Fitri Yani, AMTE., SKM., MKM, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan.
Sementara itu, Syuib telah lebih dahulu mengajukan pengunduran diri dari jabatan Kepala DLH Lhokseumawe. Proses pengunduran dirinya juga telah rampung di BKN. Saat ini, jabatan Kepala DLH diisi oleh Muhammad Nasir, S.H.I, yang merupakan Kepala Bidang Kebersihan dan Sanitasi pada dinas tersebut.
Adapun untuk Ramli, kata Irsyadi, juga telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Kepala Disporapar. Namun prosesnya masih berlangsung di BKN. Untuk sementara, jabatan Kepala Disporapar diisi oleh Pelaksana Harian, yakni Romi, S.Kom, yang merupakan Sekretaris Disporapar Lhokseumawe.
