Retret Kabinet Merah Putih: Pesan Tajam Presiden tentang Penerimaan Negara
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, menjadi momen penting yang tak mudah dilupakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Acara tersebut berlangsung pada Rabu (7/1/2026) dan menjadi kesempatan bagi para menteri untuk melakukan konsolidasi serta evaluasi kebijakan pemerintahan.
Di tengah agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran implisit yang terasa menghujam langsung ke jantung pengelolaan keuangan negara. Meski tidak menyebut nama secara langsung, pesan tersebut disampaikan dengan tajam dan jelas mengarah pada isu-isu yang selama ini menjadi tantangan besar dalam sistem penerimaan negara.
Sindiran Presiden yang Menyentuh Jantung Pengelolaan Keuangan
Purbaya mengungkapkan bahwa sindiran Presiden itu merupakan peringatan keras akan adanya kebocoran dan potensi manipulasi dalam penerimaan negara. Ia mengakui bahwa pesan tersebut membuatnya merasa deg-degan, karena menunjukkan bahwa masalah yang disinggung bukanlah hal sepele.
“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang. Dia bilang, ‘Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pajak dan bea cukai?’ Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia enggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini,” ujar Purbaya usai menghadiri konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Sindiran ini menjadi tanda bahwa Presiden menuntut pembenahan serius, bukan sekadar evaluasi di atas kertas.
Praktik Under-Invoicing di Sektor Sawit
Kegelisahan Purbaya bukan tanpa dasar. Ia kemudian membeberkan temuan serius terkait praktik under-invoicing di sektor kelapa sawit, yang dilakukan secara masif oleh perusahaan-perusahaan besar. Pelaporan nilai ekspor yang jauh di bawah harga sebenarnya disebut telah merugikan negara dalam jumlah signifikan.
“Kita deteksi ada beberapa perusahaan sawit melakukan under-invoicing export separuh dari nilai ekspornya. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50 persen kira-kira kalau dipukul rata yang total ekspor mereka yang diakui enggak separuhnya,” kata Purbaya.
Temuan ini memperlihatkan bahwa kebocoran penerimaan negara terjadi di sektor strategis yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Maraknya Industri Liar Asing di Baja dan Bangunan
Tidak hanya di sektor kelapa sawit, Purbaya juga menyoroti maraknya industri liar di sektor baja dan bahan bangunan. Ia menyebut perusahaan-perusahaan tersebut dikelola oleh pihak asing tanpa mematuhi aturan perpajakan Indonesia. Perusahaan itu beroperasi dengan tenaga kerja asing dan menghindari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem transaksi tunai.
“Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien cash based, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat,” tutur dia.
Purbaya menegaskan, praktik semacam ini tidak bisa lagi dibiarkan karena telah menyebabkan kerugian negara yang besar.
Kritik Terbuka terhadap Lemahnya Pengawasan
Purbaya mengaku heran bagaimana perusahaan asing yang cukup dikenal itu bisa beroperasi dalam waktu lama tanpa tersentuh aparat pajak dan bea cukai. “Kalau saya tahu, mereka pasti lebih tahu dari saya,” ujar dia.
Pernyataan ini menjadi kritik terbuka terhadap lemahnya pengawasan internal yang seharusnya menjadi benteng utama penerimaan negara.
Ultimatum Setahun untuk Bea dan Cukai
Menjawab sindiran Presiden Prabowo, Purbaya mengambil langkah tegas. Ia mengultimatum jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk berbenah total dalam waktu satu tahun. Ancaman yang disampaikan tidak main-main dan menyasar langsung pada keberlangsungan karier ribuan pegawai.
“Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana. Kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Jadi saya akan selamatkan, supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. Yang jelek-jelek kita akan rumahkan. Saya akan kotakin betul,” ucap Purbaya.
Pesan ini menegaskan bahwa profesionalisme dan integritas akan menjadi tolok ukur utama.
AI dan Data Canggih Jadi Senjata Penutup Kebocoran
Untuk menutup celah manipulasi, Kementerian Keuangan menyiapkan strategi berbasis teknologi. Purbaya menyebut pihaknya akan mengandalkan analisis data dari Lembaga Nasional Single Window (LNSW) dan mengintegrasikannya dengan teknologi Artificial Intelligence (AI). Dengan sistem tersebut, profil risiko setiap kapal dapat dipantau secara real-time, sehingga manipulasi nilai ekspor tidak lagi mudah dilakukan.
Peringatan Terakhir untuk Pengusaha Nakal
Di akhir pernyataannya, Purbaya mengirimkan sinyal keras kepada para pengusaha yang selama ini bermain curang. Ia menegaskan bahwa pendekatan persuasif tidak akan terus digunakan jika pelanggaran tetap berulang.
“Mungkin saya enggak tahu level pendekatannya seperti apa. Tapi yang jelas, kita akan kasih message ke mereka ke depan enggak bisa begitu lagi. Kalau begitu lagi, kita sikat perusahaannya,” tutur Purbaya.
Sindiran Presiden di Hambalang pun menjelma menjadi komando tegas: negara tak lagi mau “dikibulin”, dan perang terhadap kebocoran penerimaan resmi dimulai.
