Tiga Gubernur Sumatera Hadiri Rapat di Kemendagri
JAKARTA – Tiga gubernur dari wilayah Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hadir secara langsung dalam rapat yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada hari Kamis (15/1/2026). Mereka berkumpul untuk membahas berbagai isu terkait penanganan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Bencana ini menyebabkan kerusakan besar terhadap ekonomi, korban jiwa, serta beban finansial yang signifikan bagi daerah.
Masalah Keuangan Daerah
Mengawali rapat, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyoroti masalah keuangan daerah. Ia mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut mengalami kesulitan setelah sejumlah dana dialihkan sebesar Rp 430 miliar untuk penanganan bencana. Ia memohon agar angka tersebut dapat ditambah jika memungkinkan.
“Permohonan saya, mungkin angka Rp 430 miliar ini bisa lebih kami besarkan kalau memungkinkan,” ujar Bobby dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ia juga meminta agar transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak dipotong, sehingga Sumut dapat menerima TKD penuh seperti sebelumnya sebelum adanya kebijakan efisiensi. Ia menekankan bahwa 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara membutuhkan anggaran yang cukup untuk menjalankan pelayanan publik.
Bobby menyebutkan bahwa pengalihan anggaran pascabencana memberikan dampak besar secara finansial bagi pemerintah daerah. Sejauh ini, lebih dari Rp 275 miliar telah digunakan untuk perbaikan infrastruktur, Rp 1,6 miliar untuk pemulihan bidang informatika, Rp 21 miliar untuk pemulihan pendidikan, dan Rp 110 miliar untuk bantuan pemulihan fasilitas kesehatan.
Sumatera Barat: TKD Tak Dipotong
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, juga menyampaikan hal senada dengan menginginkan agar dana TKD tidak dipotong. Penanganan bencana di Sumatera Barat membutuhkan dana yang besar. Ia berharap dukungan dana dari pemerintah pusat dapat kembali seperti sebelum kebijakan efisiensi.
“Harapan kami adalah agar dana TKD kami ini dikembalikan seperti sebelum efisiensi,” kata Mahyeldi.
Ia juga menyarankan agar anggaran pemulihan rumah warga terdampak bencana diberikan dengan pagu yang sama. Saat ini, BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan pagu anggaran berbeda. Mahyeldi menilai hal ini menyulitkan penanganan di lapangan.
Aceh Kewalahan
Sementara itu, Aceh menghadapi tantangan berbeda. Meskipun tidak mengalami pemotongan TKD, Aceh masih menghadapi masalah terkait produktivitas pangan dan pencetakan sawah baru. Lebih dari 50.000 hektare sawah tertutup endapan lumpur pascabanjir.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menyatakan bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi, angka pencaharian dan kemiskinan akan meningkat. Selain sawah, infrastruktur penghubung seperti jembatan dan jalan masih belum pulih sepenuhnya. Saat ini, hanya 60 persen yang telah rampung dan masih terus dikerjakan.
Mualem juga meminta kebijakan secepat mungkin agar warga dapat menyeberangi sungai-sungai yang luas antara 100 hingga 150 meter. Di beberapa kabupaten seperti Aceh Timur dan Aceh Utara, warga masih menggunakan rakit sebagai sarana penyeberangan.
Percepatan Pemulihan Lintas Kementerian
Mendengar keluhan tiga kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong percepatan pemulihan melalui koordinasi lintas kementerian. Ia meminta para menteri terkait untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.
“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, tolong bantu supaya mereka bisa hidup kembali, terutama pasar, warung, dan UMKM-nya. Ini perlu kerja keras,” ucap Tito.
Dalam rapat yang berlangsung hampir empat jam, dibahas sejumlah indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian berbagai kementerian dan lembaga, terutama di tiga provinsi terdampak. Indikator utama mencakup tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial.
Tito menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah dapat mempercepat pemulihan.
Penanganan pascabencana di Aceh memerlukan upaya lebih berat karena banyak pemukiman tertimbun lumpur. Fokus pemulihan diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.
“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan dan sungainya dikerok, penanganannya akan jauh lebih mudah. Dengan tambahan pasukan TNI-Polri dan Sekolah Kedinasan sekitar 15.000 orang, saya yakin dua minggu selesai,” ujar Tito.
