Isu Perombakan Kabinet Kembali Mengemuka
Isu perombakan kabinet kembali muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup bersama jajaran menterinya dalam sebuah retret di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada awal Januari 2026 lalu. Sejak agenda tersebut digelar, spekulasi mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih pun perlahan menguat di ruang publik.
Sejumlah pengamat politik menilai, pertemuan itu menjadi sinyal evaluasi internal pemerintahan. Bahkan, ada empat kelompok menteri yang disebut-sebut berada dalam posisi paling rawan jika Presiden Prabowo benar-benar memutuskan melakukan perombakan kabinet.
Dalam konteks politik, retret dipahami sebagai forum konsolidasi tertutup yang kerap dimanfaatkan elite kekuasaan untuk melakukan refleksi, evaluasi, hingga menyusun langkah strategis tanpa sorotan media. Karena itu, pertemuan Prabowo dengan para menteri dinilai bukan sekadar agenda biasa.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut setidaknya terdapat empat klaster menteri yang perlu meningkatkan kewaspadaan di tengah derasnya isu reshuffle.
Klaster Pertama: Pengampu Program Kerakyatan
Agung menilai, kinerja menteri yang membidangi program prioritas pemerintah akan diuji paling awal. Program-program tersebut dinilai menjadi tolok ukur keberhasilan kabinet di mata publik.
“Menteri yang mengampu program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, dan kebijakan serupa sangat rentan terkena reshuffle apabila kualitas dan capaian programnya tidak sesuai harapan,” ujar Agung, Sabtu (24/1/2026).
Menurutnya, keberhasilan program kerakyatan akan sangat menentukan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Klaster Kedua: Menteri Sektor Ekonomi
Klaster berikutnya adalah menteri yang berada di sektor ekonomi. Agung menilai kondisi ekonomi nasional saat ini menempatkan kementerian ekonomi dalam tekanan besar.
“Kementerian di bidang ekonomi menjadi perhatian serius. Publik menuntut penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga bahan pokok,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila sektor ini gagal menjawab tantangan ekonomi, maka peluang evaluasi hingga perombakan kabinet semakin terbuka.
Klaster Ketiga: Kalangan Profesional
Klaster ketiga mencakup menteri yang berasal dari kalangan profesional non-partai. Meski tidak memiliki beban politik langsung, mereka tetap dinilai dari kinerja.
“Menteri dari kalangan profesional, tetapi kinerjanya biasa saja atau bahkan tidak maksimal, juga berisiko diganti,” kata Agung.
Menurutnya, status profesional bukan jaminan aman dari evaluasi apabila tidak mampu menunjukkan hasil konkret.
Klaster Keempat: Menteri dari Partai Politik
Sementara itu, klaster keempat adalah menteri yang berasal dari partai politik. Namun, Agung memprediksi reshuffle pada kelompok ini cenderung bersifat terbatas.
“Menteri dari partai kemungkinan hanya mengalami reposisi. Bisa bergeser dari satu kementerian ke kementerian lain, tetapi tetap berada di dalam kabinet,” ujarnya.
Isu Reshuffle Dinilai ‘Gelap Gulita’
Di sisi lain, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, justru menilai isu reshuffle kali ini terbilang janggal.
Menurut Adi, tidak ada sinyal kuat yang menunjukkan Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Prabowo justru memberikan apresiasi terhadap kinerja para menterinya.
“Nah ini yang jadi persoalan, isunya gelap gulita. Tiba-tiba wacana reshuffle mencuat,” kata Adi, Sabtu (24/1/2026).
Ia menilai isu tersebut terasa mendadak karena berlawanan dengan sikap presiden yang sebelumnya memuji kinerja kabinet.
“Beberapa waktu lalu presiden justru mengapresiasi kerja para menterinya. Lalu tiba-tiba muncul isu reshuffle. Entah dari mana sumbernya,” ujarnya.
Meski begitu, Adi mengakui reshuffle tetap merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan sebagai bentuk evaluasi kinerja.
Ia juga menyinggung dinamika politik yang berkembang, termasuk kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, dan ke rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.
“Setelah setahun pemerintahan berjalan, desakan publik agar menteri yang kinerjanya buruk diganti memang semakin kuat,” jelas Adi.
“Jangan-jangan ini juga berkaitan dengan menteri yang sempat ke Solo dan Kertanegara beberapa waktu lalu,” tambahnya.
Namun demikian, Adi menegaskan reshuffle tetap relevan jika ada menteri yang tidak menunjukkan performa maksimal.
“Kalau ada menteri yang tidak perform, seharusnya memang diganti,” tegasnya.
Respons PAN dan Golkar
Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang memilih para menteri sebagai pembantunya,” kata Saleh, Sabtu (24/1/2026).
Saleh juga mengingatkan, reshuffle tidak selalu menyasar menteri yang dinilai berkinerja buruk.
“Bisa saja yang diganti justru menteri yang dianggap rajin dan berhasil. Kalau sudah keputusan presiden, semua pihak harus menerima,” ujarnya.
Ketua Komisi VII DPR RI itu berharap, jika reshuffle benar terjadi, sosok pengganti mampu membawa perbaikan signifikan.
“Masih banyak pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan presiden, termasuk membumikan Asta Cita Prabowo-Gibran dan penanganan musibah di Sumatra,” kata Saleh.
Sikap serupa disampaikan Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa urusan kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden.
“Presiden yang paling tahu apakah reshuffle diperlukan atau tidak, termasuk bagaimana mekanismenya,” ujar Sarmuji.
Ia menambahkan, hubungan Golkar dengan Presiden Prabowo saat ini berjalan baik. Karena itu, jika reshuffle benar dilakukan, komunikasi politik diyakini tetap terjaga.
“Hubungan kami sangat baik. Jika ada langkah penting, kemungkinan besar presiden akan mengajak bicara,” pungkasnya.
