Pidato Menteri Luar Negeri Sugiono dan Fokus pada Diplomasi Ketahanan
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang disampaikan pada 14 Januari lalu, Menteri Sugiono menekankan pentingnya diplomasi ketahanan dalam menghadapi dunia yang semakin penuh ketidakpastian. Namun, kata kemanusiaan tidak banyak muncul dalam pidatonya. Hal ini menjadi perhatian karena Indonesia sebelumnya sering menyebutkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar dari diplomasi negara.
Nilai kemanusiaan yang tidak eksplisit rentan terpinggirkan menjadi ornamen moral dalam diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengintegrasikan diplomasi kemanusiaan secara eksplisit ke dalam indikator keberhasilan politik luar negerinya. Dengan demikian, aspek kemanusiaan tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan diplomatik, bukan hanya sekadar pelengkap.
Memahami Konsep Diplomasi Ketahanan
Gagasan diplomasi ketahanan muncul dari menguatnya realisme dalam politik global. Negara-negara harus mengaktifkan survival mode untuk menghindari situasi yang dianggap “ruang abu-abu dan berbahaya” akibat kompetisi dan fragmentasi. Pelaksanaan diplomasi ketahanan ini menjanjikan kebijakan luar negeri yang delivery-oriented, atau secara strategis berdampak nyata bagi rakyat dengan menciptakan ketahanan keamanan, ekonomi, energi, dan pangan.
Fokus ini sejalan dengan visi misi Asta Cita Prabowo yang menekankan urgensi ketahanan nasional. Selain itu, akan didukung dengan Peta Jalan Postur Diplomasi sebagai panduan Kementerian Luar Negeri dalam bertugas. Menlu Sugiono seolah ingin menjawab kritik atas kecenderungan politik luar negeri yang elitis, president-centric, dan tidak membumi pada era kepemimpinannya.
Diplomasi yang berorientasi pada rakyat membuka ruang interpretasi bahwa prinsip ketahanan nasional seharusnya tidak lagi hanya diterjemahkan sebagai keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia.
Tradisi Kemanusiaan Indonesia
Diplomasi kemanusiaan merupakan bagian integral dari praktik diplomatik luar negeri Indonesia, bahkan telah menjadi identitas diplomatik bangsa. Selama ini, Indonesia membangun citra internasionalnya sebagai negara yang mengaitkan kepentingan luar negeri dengan solidaritas, perlindungan warga sipil, dan kontribusi terhadap perdamaian dunia.
Hal ini tercermin dalam keterlibatan Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB dan diplomasi kemanusiaan di isu Rohingya, serta berbagai respons cepat dalam bencana awal di kawasan regional dan global. Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar kelima di dunia dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB. Ini membuktikan identitas Indonesia sebagai pelindung hak warga sipil dan tatanan dunia berbasis aturan melalui keterlibatan di berbagai misi PBB yang diembannya sejak 1957.
Identitas kemanusiaan tersebut juga terlihat jelas dalam sikap Indonesia terhadap Palestina, baik melalui dukungan politik yang konsisten di berbagai forum internasional maupun kontribusi pasukan penjaga perdamaian di bawah misi seperti United Nations Interim Force in Lebanon.
Namun, konsep diplomasi ketahanan ala Sugiono menunjukkan perubahan fokus. Sebagai konsekuensi atas fokus pada membangun kekuatan domestik, narasi kemanusiaan tidak lagi menjadi dasar dalam setiap isu, melainkan hanya sekilas digunakan dalam menjelaskan situasi tertentu, seperti pada isu Gaza dan perkembangan teknologi.
Presiden Dewan HAM PBB: Kesempatan untuk Sinergi
Posisi Indonesia saat ini sebagai Presiden Dewan HAM PBB (UNHRC) selama 2026 ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sinergi dalam perwujudan agenda kemanusiaan dan diplomasi Indonesia. UNHRC memiliki mekanisme akuntabilitas yang dapat memastikan misi perdamaian dapat berfungsi untuk menjalankan mandat perlindungan hak sipil secara efektif, termasuk melalui investigasi mendalam akan pelanggaran HAM yang terjadi dan pelaporan independen.
Indonesia dalam kapasitasnya sebagai presiden UNHRC berpotensi mengadvokasi nilai kemanusiaan sebagai prioritas dalam semua misi perdamaian yang saat ini beroperasi, termasuk mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih ketat terhadap pihak-pihak yang dapat menghalangi terimplementasinya akses kemanusiaan.
Selain lewat jalur PBB, Indonesia juga bisa mengoptimalkan diplomasi ketahanan berbasis kemanusiaan melalui jalur kerjasama yang lain. Salah satunya melalui keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang baru-baru ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ke depan: Integrasi Diplomasi Kemanusiaan dalam Kebijakan Luar Negeri
Ke depan, diplomasi ketahanan Indonesia perlu dikalibrasi ulang dengan mengintegrasikan diplomasi kemanusiaan dan operasi penjaga kedamaian secara eksplisit ke dalam indikator keberhasilan politik luar negeri. Ketahanan nasional tidak hanya diukur dari stabilitas ekonomi atau keamanan negara, tetapi juga dari kemampuan Indonesia berkontribusi pada perlindungan manusia di tingkat global.
Dalam tatanan dunia yang semakin multipolar dan kompetitif, kemanusiaan adalah identitas bangsa sekaligus sumber diferensiasi strategis diplomasi Indonesia, yang memperkuat posisi Indonesia tanpa harus terjebak dalam rivalitas kekuasaan sempit.
