JAKARTA — Perubahan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak akan segera terjadi pekan depan. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya terjadi pergantian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perubahan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola sistem perpajakan.
Beberapa isu yang menjadi sorotan publik, seperti gangguan sistem inti perpajakan (Coretax), ketidakcapaian target pajak 2025, serta tindakan dari petugas pajak, menjadi alasan utama dilakukannya rotasi pejabat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sekitar 70 orang pejabat Ditjen Pajak akan dipindahkan dalam waktu dekat. Rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan penguatan penerimaan negara.
“Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pegawai pajak saya akan dipindahkan. Jika ada yang ketahuan main-main, mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih sepi. Kami melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh,” ujarnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta pada Jumat (30/1/2026).
Purbaya juga menyebut bahwa rotasi ini merupakan kelanjutan dari perombakan sebelumnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Perombakan tersebut mencakup pejabat setingkat Direktur hingga Kepala Kantor di beberapa wilayah. Langkah ini dianggap sebagai bentuk shock therapy agar institusi Bea dan Cukai dapat bekerja lebih baik, terutama dalam mendukung iklim investasi dan perdagangan nasional.
“Kalau saya hanya ngomong aja, tidak akan bergerak. Sekarang saya lakukan shock yang besar-besar,” tegasnya.
Titik-titik strategis seperti pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Batam, Semarang, Surabaya, dan Bali menjadi fokus utama perombakan. Menurut Purbaya, pembenahan di titik-titik tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan arus logistik dan biaya ekonomi nasional.
“Tanjung Priok saya pindahkan, Batam saya pindahkan. Semarang, Surabaya, Bali. Saya harapkan nanti bisa bekerja lebih baik lagi,” katanya.
Di sisi lain, Purbaya juga merotasi sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kemenkeu. Perombakan ini terjadi di tengah lonjakan target setoran pajak 2026 yang naik menjadi Rp2.357,7 triliun.
Target pajak tersebut meningkat sebesar Rp440,1 triliun dari realisasi penerimaan pajak 2025 senilai Rp1.917,6 triliun. Pada tahun 2025, terjadi shortfall pajak karena realisasi hanya mencapai 87,6% dari target APBN.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa kondisi perekonomian nasional dan global saat ini sedang menantang. Ia menyebut bahwa pertumbuhan penerimaan pajak pada 2026 harus mencapai sekitar Rp440,1 triliun atau sekitar 22,9% dari realisasi pendapatan 2025.
“Kami insyaAllah membutuhkan pertumbuhan sekitar Rp440,1 triliun. Sinyal positifnya adalah kami harus bekerja keras dan memperbaiki mesin penerimaan negara supaya lebih konservatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis, investasi, dan perekonomian, serta memperkuat sumber daya manusia,” jelas Bimo.
Bimo juga mengakui adanya tantangan dari internal DJP, seperti kasus dugaan suap yang melibatkan tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan struktural.
Dalam upaya mencapai target pajak yang tinggi, pemerintah melakukan beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah peningkatan restitusi pajak yang tinggi, ekstensifikasi pajak transaksi digital, implementasi pajak minimum global, serta penguatan sistem Coretax.
Selain itu, kerja sama antarinstansi juga menjadi prioritas. Contohnya, kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) untuk mengawasi kepatuhan perpajakan dari data kepemilikan manfaat (beneficial ownership), maupun di sektor pertambangan oleh Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.
“Kami bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Minerba, kami sepakat di tahun 2025 kami dorong semua pemohon RKAB [Rencana Kerja dan Anggaran Biaya] untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, membayar tunggakannya dan segala macam,” terang Bimo.
Upaya perbaikan ekonomi dan kebijakan fiskal di bawah Purbaya juga dilakukan melalui debottlenecking dunia usaha. Purbaya menjadi salah satu menteri yang memimpin Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Dengan begitu, ia yakin fondasi perekonomian sedang diperbaiki. Ia juga menyatakan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter sudah lebih dekat.
“Kami juga sudah berkomunikasi lebih dekat dengan central bank sehingga likuidasi pasar cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini,” tambahnya.
