Langkah Tegas Menteri Keuangan dalam Rotasi Jabatan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan melakukan rotasi terhadap puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat (6/2/2026). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja lembaga, menjaga integritas aparatur, serta meningkatkan penerimaan negara. Purbaya menyatakan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap isu kebocoran pajak yang sering disinggung dalam berbagai forum resmi.
Purbaya merasa prihatin karena masalah kebocoran pajak dan praktik under-invoicing terus muncul. Hal ini mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan pembenahan internal secara serius. Dalam pidatonya saat merotasi 43 pejabat pajak di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, ia menegaskan bahwa upaya peningkatan kinerja harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ia juga memperingatkan agar para pegawai di pusat dan daerah tidak main-main dalam menjalankan tugas mereka.
Ia menekankan bahwa isu-isu seperti kebocoran pajak dan lemahnya pengawasan bea cukai tidak boleh lagi menjadi bahan pembicaraan Presiden dalam rapat kabinet. Menurutnya, rotasi jabatan merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas internal. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat membantu mencapai target penerimaan negara yang lebih tinggi.
Purbaya juga menyinggung masih ditemukannya pelanggaran di tubuh institusi perpajakan. Ia menilai beberapa kasus yang muncul menunjukkan adanya pegawai yang belum bekerja secara jujur dan profesional. Oleh karena itu, para pimpinan diminta bertanggung jawab penuh atas kinerja unit yang mereka pimpin. Ia menegaskan bahwa alasan perlambatan ekonomi tidak lagi bisa digunakan untuk membenarkan rendahnya penerimaan pajak. Dengan kondisi ekonomi yang membaik, peningkatan penerimaan pajak menjadi sebuah keharusan.
Pantau Kinerja Aparat di Lapangan
Pimpinan diminta untuk turun langsung memantau kinerja aparat di lapangan agar praktik-praktik yang merugikan negara dapat dihentikan. Purbaya menargetkan rasio penerimaan pajak dapat meningkat ke kisaran 11-12 persen. Ia menilai, jika target tersebut tercapai, alasan-alasan mengenai kebocoran dan lemahnya penerimaan negara tidak lagi relevan.
“Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9 persen sekarang, mungkin 11-12 persen untuk tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak,” jelasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa perbaikan kinerja pajak, keuangan negara, dan kondisi fiskal secara keseluruhan sangat bergantung pada kinerja seluruh jajaran Kementerian Keuangan.
Isu Tukar Guling Jabatan Jadi Sorotan
Isu tukar guling antara Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya bantah isu tersebut, menyatakan bahwa perubahan posisi hanya sebatas pertukaran tempat atau switch. Thomas yang sebelumnya menjadi Wamenkeu menggantikan Juda Agung yang mundur dari Deputi Gubernur BI. Kini, Juda Agung dilantik menjadi Wamenkeu menggantikan Thomas.
“Bukan tukar guling, kebetulan saja kemampuan Pak Juda bisa menggantikan Pak Thomas jadi ditaruh di situ daripada saya pusing-pusing cari,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa dua wakil menterinya sudah memiliki tugas masing-masing. “Pak Sua (Suahasil Nazara) kan tugasnya sudah jelas. Pak Juda akan menggantikan Pak Thomas. Saya merangkap tugas Pak Anggito sebelumnya. Jadi tidak akan ada perubahan tugas yang signifikan. Sama saja. Cuma paling Pak Juda baru saja,” ujarnya.
Juda Agung Akui Sudah Intens Koordinasi dengan Kemenkeu
Wamenkeu Juda Agung mengaku sudah tidak asing lagi dengan lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa ia sudah lama menjalin koordinasi intens dengan jajaran Kementerian Keuangan sejak dirinya di Bank Indonesia (BI). “Kalau melihat wajah-wajah dari Eselon 1, Eselon 2 ini yang wajah-wajah familiar bagi saya. Karena sejak saya mungkin di Eselon 3, Eselon 4 itu saya sudah sering koordinasi dengan kawan-kawan di kementerian Keuangan,” ujar Juda di Kementerian Keuangan, Kamis (5/2/2026).
Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ke depan. Ia optimistis kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan semakin erat. Ia mengungkapkan bahwa penguatan koordinasi fiskal dan moneter merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Juda, Presiden menekankan pentingnya sinergi tersebut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi nasional.
