Pengamatan Terhadap Laporan Reses DPRD Kaltim
Laporan reses DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan bahwa beberapa fraksi, termasuk Fraksi Golkar dan Gerindra, lebih fokus pada isu infrastruktur, pangan, dan pelayanan dasar. Namun, program strategis seperti Gratispol dan Jospol yang seharusnya menjadi prioritas utama justru tidak banyak disampaikan oleh masyarakat saat melakukan reses.
Isu Program Gratispol dan Jospol
Menurut pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, fenomena ini bukan tanpa alasan. Ia menduga ada kecenderungan pengalihan fokus dari isu teknis program strategis ke isu infrastruktur yang dianggap lebih umum dan aman secara politik.
Program Gratispol, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, masih menghadapi kendala teknis di lapangan. Namun, dalam laporan reses anggota DPRD Kaltim, terutama Fraksi Golkar dan Gerindra, isu ini tidak banyak disentuh. Apakah memang di daerah reses mereka tidak ada masalah, atau sengaja diam agar tidak menjadi sorotan publik?
Selain Gratispol, program Jospol (Jalur Optimasi Potensi Lokal) juga tidak menjadi fokus pembahasan. Saipul menyebut program ini sebagai “program mercusuar” yang menarik secara kampanye, namun dinilai zonk dan belum maksimal dalam implementasi.
Sorotan Insentif Guru Honorer
Salah satu poin krusial yang disoroti Saipul adalah janji kenaikan insentif guru honorer dan guru agama. Ia menilai realisasi kebijakan tersebut sangat dinantikan, mengingat masih banyak guru menerima honor di bawah Rp600 ribu per bulan.
“Insentif guru ini sangat ditunggu. Banyak guru agama yang honornya tidak manusiawi, hanya di bawah Rp 600 ribu. Jika janji ini tidak segera diwujudkan, pemerintah bisa ‘kualat’. Berjanji pada orang-orang yang berjuang di jalan yang benar tapi tidak ditepati itu bahaya,” tegasnya.
Saipul juga menyoroti adanya pola pengalihan isu yang dilakukan pemerintah provinsi melalui dukungan fraksi-fraksi di DPRD. Fokus pembangunan yang digeser ke infrastruktur jalan kecamatan dianggap sebagai langkah yang kurang tepat sasaran karena wilayah tersebut seharusnya menjadi domain pemerintah kabupaten/kota.
Isi Laporan Reses Golkar dan Gerindra
Sebelumnya diberitakan, persoalan program Gratispol–Jospol rupanya tidak terserap fraksi Golkar dan Gerindra sebagai partai pengusung utama Gubernur–Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dalam masa reses tahun 2026.
Fraksi Golkar dan Gerindra banyak membahas infrastruktur, pelayanan dasar hingga pertanian. Tiga isu ini paling banyak disuarakan warga Bumi Etam ke para anggota dewan dari dua partai yang kini ‘berkuasa’ di Kaltim tersebut, dalam pelaksanaan reses masa sidang III DPRD Provinsi Kaltim tahun 2025.
Rekap aspirasi masyarakat hasil kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) yang berlangsung pada 25 Januari–1 Februari 2026 lalu, juga sudah dibacakan pada Rapat Paripurna ke-3 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026).
Aspirasi Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur
Berdasarkan aspirasi yang berkembang dari hasil kegiatan reses anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dan sekaligus juga saran yang disampaikan sebagian besar masyarakat di seluruh daerah pemilihan (dapil) se-Kaltim menyampaikan aspirasi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi peningkatan Jalan Jembatan dan Jalan lingkungan permukiman perbaikan drainase penyediaan air bersih.
Menurut Fraksi Golkar, aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kaltim masih perlu dan gencar dilakukan lewat APBD Provinsi Kaltim maupun anggaran pemerintah pusat.
Persoalan Krusial yang Disoroti Fraksi Gerindra
Sementara, fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim dalam laporannya menyoroti berbagai persoalan krusial, mulai dari konektivitas jalan di Mahakam Ulu hingga ancaman krisis pangan seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah diingatkan agar tidak main-main dalam menjaga lahan pertanian produktif yang kini rawan beralih fungsi.
Fraksi Gerindra mendesak Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim untuk segera melakukan langkah konkret melalui penguatan dan modernisasi pertanian. Selain itu, pemerintah provinsi diminta dengan tegas untuk tidak mengalihfungsikan lahan produktif untuk kepentingan lain demi menjaga kemandirian pangan.
Rangkuman Persoalan yang Mendesak
Berdasarkan hasil serap aspirasi di lapangan, berikut adalah rangkuman persoalan yang mendesak untuk diselesaikan:
- Infrastruktur: Peningkatan pembangunan jalan kota dan penerangan jalan umum (PJU), normalisasi sungai untuk cegah banjir serta pembangunan sumur bor dan jaringan pipa air bersih, serta perbaikan jaringan telekomunikasi internet dan listrik di daerah pelosok.
- Pendidikan dan Kesehatan: Renovasi gedung SMA/SMK, pembangunan ruang belajar baru, evaluasi masalah zonasi di Samarinda dan Balikpapan. Pemerataan tenaga kesehatan hingga tingkat kelurahan dan kemudahan birokrasi pengusulan ambulans.
- Pertanian, Perikanan dan Peternakan: Pencetakan sawah baru dan pemenuhan bantuan pupuk serta alat mesin pertanian (alsintan). Pemberian bantuan mesin kapal, jaring, dan permodalan bagi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Pelatihan Pertanian: Pelatihan pertanian bagi generasi muda agar menjadi petani handal.
- Aspirasi Lain: Peningkatan sarana tempat ibadah dan kelanjutan program umroh bagi pengurus masjid, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelatihan kewirausahaan dan modal bagi UMKM, serta penataan pasar tradisional agar lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra berharap hasil reses ini menjadi acuan bagi Pemprov Kaltim dalam menyusun program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di seluruh pelosok Kaltim.
