Presiden Prabowo Siap Jadi Mediator Konflik AS-Iran, Tapi Ada Kritik dari Mantan Dubes RI
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang berpotensi mengganggu stabilitas internasional dan membahayakan warga negara Indonesia di wilayah konflik. Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh, termasuk mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit.
Dian menilai bahwa Indonesia masih sulit dipercaya sebagai penengah dalam konflik besar seperti ini. Menurutnya, Indonesia belum memiliki pengakuan diplomatik terhadap Israel, yang merupakan pihak penting dalam konflik tersebut. Hal ini membuat Indonesia tidak dapat menjadi mediator yang diakui oleh kedua belah pihak. Selain itu, Dian juga menyebut bahwa Indonesia dinilai sudah condong ke pihak AS, terlihat dari keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) bersama Amerika dan Israel.
Tanggapan Mantan Dubes RI
Dian Wirengjurit menjelaskan bahwa Indonesia harus lebih fokus pada isu-isu domestik daripada terlibat dalam konflik global. Ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah penanganan masalah ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan rakyat. Terlibat langsung dalam mediasi tanpa persiapan matang bisa menguras sumber daya diplomatik dan politik negara.
“Kalau mau menjadi penengah buat sebuah konflik, kita harus diakui oleh kedua pihak yang berkonflik. Dalam konteks negara, kedua belah pihak harus diakui secara diplomatik,” ujar Dian.
Menurut Dian, Iran juga tidak akan senang jika Indonesia menjadi mediator konfliknya dengan AS. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang dinilai sudah berada di pihak AS, terlihat dari partisipasi Indonesia dalam BOP. Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak hanya tidak mengakui Israel, tetapi juga tidak memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan negara tersebut.
Pengalaman Masa Lalu Dian Wirengjurit
Dian juga bercerita tentang pengalamannya saat ditugaskan untuk menjadi penengah antara Palestina dan Israel. Ia mengungkapkan bahwa menteri luar negeri Israel sempat kaget ketika Indonesia ingin menjadi mediator. Israel meminta Indonesia mengakui mereka sebagai syarat agar bisa percaya pada peran Indonesia sebagai penengah.
“Jawaban menteri kita lucunya waktu itu adalah ‘ya karena konstituen kami islam, walaupun moderat belum bisa menerima adanya pengakuan terhadap Israel. Dijawab oleh menteri Israel ‘kalau Indonesia punya konstituen, kami juga punya konstituen. Bagaimana kami mempertanggungjawabkan konstituen kami bahwa kami menerima mandat kepada Indonesia yang tidak mengakui’,” tambah Dian.
Fokus Pada Isu Domestik
Dian menyarankan agar Presiden Prabowo lebih fokus pada isu-isu dalam negeri. Ia menilai bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki di dalam negeri, seperti ekonomi dan stabilitas sosial. “Maaf, dengan segala hormat bapak presiden, lebih baik fokus pada keadaan dalam negeri. Masih banyak pr yang harus dikerjakan,” ujarnya.
Perdebatan Penting dalam Kebijakan Luar Negeri
Perdebatan ini menjadi sorotan penting dalam menentukan strategi kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Meski niat Prabowo menunjukkan inisiatif diplomasi aktif, kritik ini menekankan perlunya keseimbangan antara peran global dan urusan domestik.
