Presiden RI Siap Jadi Penengah, Tapi Waktu Belum Tepat
Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, telah menyatakan kesiapan untuk bertolak ke ibu kota Iran, Teheran, demi memfasilitasi mediasi antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mendinginkan eskalasi konflik yang sedang berlangsung di kawasan Asia Barat. Namun, menurut analisis seorang pemerhati politik luar negeri, Pitan Daslani, ide tersebut memiliki potensi baik, tetapi tidak dilontarkan pada waktu yang tepat.
Menurut Pitan, saat ini konflik AS-Israel vs Iran masih dalam fase yang sangat sensitif. “Ini adalah ide yang bagus, tapi timing-nya bukan sekarang,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa ketika konflik atau perang masih berlangsung, pihak penengah seperti Indonesia akan kesulitan mendapatkan perhatian dari kedua belah pihak.
“Ketika orang lagi perang, kita bilang mediator, siapa yang mau dengar gitu? Kalau perangnya mereda, baru kita bisa mempertemukan kedua belah pihak ini untuk perundingan,” tambahnya. Pitan juga mengkritik situasi saat ini, yang dinilai terlalu memanas karena adanya serangan balasan antara AS-Israel dan Iran.
Eskalasi konflik dimulai dengan serangan yang diluncurkan oleh AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut diberi nama Operation Epic Fury oleh AS dan Roaring Lion Operation oleh Israel, yang akhirnya menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Balasan dari Iran datang dalam bentuk serangan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk.
Di tengah situasi yang semakin memanas, Prabowo menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator. Hal ini diketahui dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) pada 28 Februari 2026. Dalam pernyataan tersebut, Prabowo bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi jika disetujui oleh kedua belah pihak.
Namun, hingga 7 Maret 2026, konflik masih berlangsung tanpa tanda-tanda gencatan senjata. Presiden AS, Donald Trump, menuntut “unconditional surrender” atau penyerahan tanpa syarat dari Iran dan memperkirakan operasi militer AS akan berlangsung selama 4–6 minggu. Sementara itu, meskipun Iran kehilangan pemimpin tertinggi dan sebagian besar komando militer senior, negara ini masih mampu membalas serangan dengan kapasitas yang lebih rendah.
Kritik Terhadap Upaya Mediasi Indonesia
Pitan juga mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yang mendorong Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk kembali ke meja perundingan. Menurutnya, seharusnya tidak hanya Menteri Luar Negeri Iran yang didesak untuk kembali ke meja perundingan, tetapi juga lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Britania Raya (Inggris), ditambah Jerman dan Uni Eropa.
Alasannya, semua negara tersebut terlibat dalam pembentukan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran. Perjanjian ini dibuat pada 14 Juli 2015 di Wina, Austria, dan kini sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Pitan menilai perlu dibuatkan perjanjian baru yang melibatkan semua stakeholder.
“Jadi, kalau mau kembali ke meja perundingan semuanya harus diajak, bukan hanya Menlu Iran gitu. Semua lima negara anggota tetap PBB plus Jerman dan Eropa kembali berkumpul lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Sugiono mengaku telah berkomunikasi dengan Abbas Araghchi dan mengimbau agar pihak Iran kembali ke meja perundingan. Ia juga menekankan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan wilayah suatu negara dan niat Prabowo untuk menjadi mediator.
Kesimpulan
Meskipun langkah Prabowo untuk menjadi mediator menunjukkan inisiatif positif, Pitan menilai bahwa waktu belum tepat. Ia menyarankan agar Indonesia menunggu sampai situasi membaik sebelum mencoba memfasilitasi perundingan. Selain itu, ia menilai bahwa upaya mediasi harus melibatkan seluruh pihak yang terlibat, termasuk negara-negara besar yang sebelumnya terlibat dalam JCPOA.
