Komentar Ahli: Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Bisa Mengurangi Kemampuan Diplomasi
Guru Besar Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Mutiah Setyawati, menyampaikan pandangan penting mengenai posisi Indonesia dalam konflik Timur Tengah. Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat dapat mempersulit peran negara sebagai mediator dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel.
Siti menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai anggota BoP bersama Amerika Serikat dan Israel, berisiko dianggap memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pihak-pihak tertentu. Hal ini bisa menciptakan kesan keberpihakan dalam konflik yang sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa netralitas adalah kunci utama dalam diplomasi perdamaian. Jika sebuah negara dianggap berada dalam blok tertentu, kemungkinan besar akan sulit diterima sebagai penengah oleh pihak lain.
“Mediator harus berada dalam posisi netral. Ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel, maka akan sulit bagi Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” ujar Siti.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang langkah-langkah diplomatik dalam konteks politik global. Kapasitas diplomasi suatu negara sangat bergantung pada posisinya dalam struktur kekuatan internasional. Negara berkembang seperti Indonesia, menurut Siti, perlu realistis dalam melibatkan diri dalam konflik besar antar kekuatan global.
Prioritas Utama: Keselamatan Warga Indonesia di Wilayah Konflik
Selain itu, Siti menekankan bahwa fokus pemerintah seharusnya tidak hanya pada tawaran menjadi mediator, tetapi juga pada keselamatan warga Indonesia yang tinggal di kawasan konflik. Konflik di Teluk telah meningkatkan risiko bagi ribuan WNI yang bekerja dan tinggal di wilayah tersebut.
“Hal yang paling mendesak sebenarnya adalah menyelamatkan WNI di kawasan tersebut karena jumlah mereka sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Dinamika Konflik yang Sulit Diselesaikan dalam Waktu Singkat
Siti juga menjelaskan bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat sudah berlangsung lama. Hubungan kedua negara memburuk sejak revolusi Iran pada 1979. Dalam banyak kasus, hubungan Iran dengan negara-negara Barat sering diwarnai ketidakpercayaan yang kuat, terutama akibat sanksi ekonomi dan tekanan politik internasional terhadap Iran.
“Dalam pengalaman hubungan internasional, konflik seperti ini sering berlangsung sangat lama dan bisa berlanjut hingga bertahun-tahun tergantung pada dinamika kekuatan yang terlibat,” ujarnya.
Eskalasi konflik di Timur Tengah memuncak setelah rudal Amerika menyerang Iran pada Sabtu, 26 Februari 2026. Iran melawan dengan melancarkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Teluk, seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang pecah usai AS dan Iran gagal membuat kesepakatan tentang pemakaian nuklir di Jenewa, Swiss, pada 26 Februari 2026.
Koordinasi Pemerintah RI dengan Pihak Terkait
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Iran terkait tawaran Indonesia untuk melakukan mediasi eskalasi konflik. Ia menyampaikan secara langsung niat Indonesia menjadi mediator dalam komunikasi telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
“Saya berkomunikasi dengan kedua belah pihak, pihak AS dan pihak Iran,” ucap Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam, 3 Maret 2026.
Namun, kata Sugiono, pihak-pihak yang berkonflik belum memberikan keputusan. AS dan Iran masih memantau perkembangan kondisi ke depannya.
“Kita tunggu bagaimana nanti, karena mereka mengatakan akan lihat situasinya beberapa hari dan beberapa minggu ke depan,” ujarnya.
