Kritik terhadap Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP)
Wanda Hamidah, seorang aktivis kemanusiaan, menyampaikan kritik terhadap keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP). Ia menilai bahwa partisipasi negara dalam forum tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan semangat anti-kolonialisme yang selama ini menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.
Dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!” yang digelar di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/3/2026), Wanda menyerukan agar pemerintah segera menarik diri dari BOP. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen negara terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi.
Menurut Wanda, UUD 1945 secara tegas menempatkan negara pada posisi mendukung kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Dalam Pembukaan UUD 1945 juga tercantum prinsip penting bahwa Indonesia harus menentang segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, sikap politik luar negeri Indonesia seharusnya selalu berpihak pada perjuangan kemerdekaan dan keadilan global.
Ia menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum BOP justru berpotensi menimbulkan kontradiksi dengan nilai-nilai tersebut. Menurut pandangannya, langkah tersebut dapat dianggap tidak selaras dengan semangat anti-kolonialisme yang selama ini menjadi dasar sikap Indonesia di panggung internasional.
Kritik terhadap Presiden Prabowo
Selain itu, Wanda juga mengkritik sikap Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam forum bersama pihak-pihak yang disebutnya sebagai pelaku kejahatan perang. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai langkah yang tidak pantas, terlebih beberapa pihak yang hadir di forum itu disebut telah mendapat sorotan dari International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.
Wanda juga mempertanyakan status dan legitimasi Board of Peace. Ia menilai forum tersebut bukan lembaga resmi dalam sistem internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurutnya, forum tersebut berada di luar mekanisme internasional yang diakui dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
Ia bahkan menilai lembaga itu memiliki kepentingan tertentu terkait situasi di Palestina, khususnya di wilayah Baitul Maqdis. Selain itu, Wanda menyinggung keterlibatan Donald Trump yang disebutnya sebagai pihak di balik pembentukan forum tersebut.
Penggunaan Dana Rp 17 Triliun untuk Gabung BOP
Dalam kesempatan yang sama, Wanda turut menyoroti kabar mengenai bantuan dana sebesar Rp 17 triliun dari Indonesia untuk gabung BOP. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan di dalam negeri, termasuk warga yang terdampak banjir bandang di Sumatera.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dasar seperti tempat tinggal dan makanan. Wanda menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki pilihan dalam menentukan sikap politik luar negeri. Ia mencontohkan kebijakan Presiden pertama Indonesia, Sukarno, yang pernah mengambil posisi tegas terhadap kekuatan-kekuatan yang dianggap sebagai bentuk penjajahan.
Desakan untuk Keluar dari BOP
Sementara itu, Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi, menyatakan dukungannya terhadap desakan agar Indonesia keluar dari BOP. Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil keputusan tegas terkait posisi Indonesia dalam forum tersebut.
Menurut Nawawi, desakan dari masyarakat penting agar pemerintah mempertimbangkan ulang keterlibatan Indonesia di forum tersebut. Ia juga menilai situasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi partisipasinya.
Nawawi menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara narasi perdamaian yang diusung forum tersebut dengan realitas konflik yang terjadi.
Gelar Aksi Damai
Sebagai bentuk aspirasi, sejumlah aktivis muda berencana menggelar aksi damai pada Sabtu (7/3/2026) dan Minggu (8/3/2026) sore bertajuk Weekend Melawan. Aksi itu akan berlangsung di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, dan diperkirakan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat.
