Pendukung Penuh Sikap Presiden dalam Perdamaian Global
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan dukungan penuh terhadap sikap yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi situasi geopolitik yang sedang memanas, khususnya terkait konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam menjaga ketertiban dunia.
“Kami mendukung penuh langkah Pak Prabowo untuk ikut sebagaimana perintah undang-undang dasar ikut menjaga ketertiban dunia. Prinsipnya kita lebih bagus ikut (Board of Peace), ikut dalam penentuan ketimbang kita cuma di luar enggak bisa berbuat apa-apa,” ujar Zulhas di DPP PAN, Jakarta Jumat (6/3/2026).
Zulhas juga mengakui bahwa upaya menciptakan perdamaian di Palestina memang tidak mudah. Namun, ia menekankan pentingnya adanya usaha meskipun tidak mudah. “Oleh karena itu ada suatu usaha untuk menyetop apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza, ya kan? Usaha. Tentu tidak mudah juga tapi usaha harus ada, kalau enggak masa kita marah-marah saja,” tambahnya.
Selain itu, Zulhas juga mendukung langkah Presiden Prabowo yang mengajukan diri sebagai mediator antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Ia bahkan menyebut bahwa upaya mediasi dari Indonesia telah mendapat apresiasi dari Pakistan. Karenanya, Zulhas menilai Indonesia sudah berjalan dalam koridor yang tepat.
“Bapak Presiden mencoba ya, bahkan sudah dapat dukungan dari Pakistan untuk mencoba menengahi, menjembatani. Mencoba, walaupun mungkin peluangnya, tapi kita mencoba sesuatu,” tutur Zulhas.
Peran Board of Peace dalam Perdamaian Palestina
Diketahui, Krisis yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini setelah koalisi Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran semakin menguatkan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Pasalnya AS yang menginisiasi BoP justru membuat gejolak di kawasan Timur Tengah sehingga terjadi perang.
Namun pemerintah masih menilai BoP menjadi saluran untuk mewujudkan perdamaian di Palestina sebagaimana tujuan awal keikutsertaan Indonesia. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nusron Wahid mengatakan bahwa Presiden Prabowo menilai BoP masih relevan untuk mewujudkan perdamaian Palestina yang sudah lama tidak terwujud.
Hal itu pula yang disampaikan Prabowo saat bertemu para ulama, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, (5/3/2026). “Posisi pak presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BOP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” kata Nusron.
Presiden, kata Nusron, tidak mempermasalahkan adanya pihak yang meminta agar Indonesia keluar dari BoP. Pemerintah menerima masukan tersebut untuk dikaji dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian. Bukan dengan jalan peperangan,” kata Nusron.
Perspektif Berbeda dari Berbagai Kalangan
Dalam pertemuan dengan ulama selama 4 jam tersebut, Presiden kata Nusron menyampaikan bahwa belum ada jalan lain dalam mewujudkan perdamaian di Gaza Palestina, selain bergabung dengan BoP. “Kemudian pak presiden juga mempertanyakan, terus kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BOP, terus tawarannya kita meja berunding, dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa?” tuturnya.
Sekarang ini kata Nusron, satu satunya cara untuk mewujudkan perdamaian di Palestina adalah melalui meja perundingan. Forum perundingan yang saat ini sedang berjalan adalah BoP. “Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BOP. Karena itu, Indonesia dengan delapan negara bersepakat dalam rangka untuk itu,” pungkasnya.
Sebelumnya Front Persaudaraan Islam (FPI) meminta Presiden agar Indonesia keluar dari keanggotan BoP. FPI menyampaikan permintaan tersebut melalui surat resmi yang disampaikan langsung di Istana pada Kamis malam. Sekretaris Majelis Syura DPP FPI Habib Hanif Alatas mengatakan tidak percaya dengan AS yang menginisiasi BoP. Apalagi di forum tersebut ada Israel yang selama ini menyerang rakyat Palestina.
“Jadi walaupun tadi belum mendapat kesempatan bicara tapi kami sampaikan surat secara resmi kepada Presiden, kita minta Indonesia tetap menarik diri dari BOP karena kami tidak percaya dengan Amerikanya, kami tidak percaya dengan Israelnya karena track record buruk Amerika dan Israel selama ini,” kata Hanif.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya keluar dari BoP karena forum tersebut tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. “Saya kira soal BoP juga sama. Kita minta ini tidak efektif ya keluar saja,” kata Cholil.
Indonesia kata dia masih bisa mendorong perdamaian Gaza melalui organisasi yang sudah ada sebelumnya yakni PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Kita berharap juga ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung,” kata Cholil Nafis.
Sementara itu Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) meminta Presiden menangguhkan keanggotaan Indonesia di BoP. Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqi mengatakan Indonesia bisa lebih halus dengan tidak keluar dari BoP namun menangguhkan keanggotaan dengan tidak membayarkan uang yang menjadi kewajiban anggota forum tersebut.
“Misalnya yang BoP itu kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda. Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, nah baru kita aktif lagi,” pungkasnya.
