Rencana Pemerintah Menerapkan WFH untuk Hemat BBM
Pemerintah Indonesia berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM). Rencana ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah mengamati langkah yang diambil oleh Pakistan dalam menghadapi situasi kritis akibat konflik Timur Tengah. Langkah ini disampaikan oleh Presiden saat menjelaskan strategi penghematan anggaran selama sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Pakistan telah mengambil langkah-langkah penting dalam menghadapi krisis energi. Ia menyarankan pemerintah untuk mempelajari dan mengevaluasi langkah-langkah serupa. “Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” ujar Presiden.
Meski situasi saat ini belum mencapai tingkat terburuk, pemerintah tetap memprioritaskan penghematan BBM. Hal ini dilakukan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin membengkak akibat kenaikan harga minyak dunia pasca konflik. “Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit,” tambahnya.
Penerapan WFH Setelah Lebaran
Kebijakan WFH akan diberlakukan setelah Lebaran 2026. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartanto belum merinci waktu pastinya. “Pasca lebaran, nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” katanya. Saat ini, pihak terkait masih menyusun teknis pelaksanaan WFH. “Semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” ujarnya.
WFH Satu Hari dalam Seminggu
Airlangga menjelaskan bahwa penerapan WFH bertujuan untuk menekan penggunaan BBM. Ia menekankan adanya fleksibilitas waktu kerja dengan menerapkan WFH satu hari dalam seminggu. “Dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dari satu hari dalam 5 hari kerja,” katanya.
ASN dan Swasta
Airlangga menekankan bahwa teknis rencana WFH sedang dalam penyusunan. Tidak hanya pegawai negeri sipil (ASN), ia berharap kebijakan ini juga diterapkan bagi pekerja swasta. “Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda,” ujarnya.
Penghematan BBM yang Signifikan
Dengan kebijakan ini, Airlangga mengungkapkan bahwa penghematan penggunaan BBM akan signifikan. Ia menyebut pemerintah akan hemat 1/5 dari penggunaan BBM yang dikeluarkan setiap harinya. “Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ujarnya.
Terkait rentan waktu kebijakan tersebut, Airlangga juga belum merinci. Menurutnya, kebijakan WFH akan menyesuaikan situasi yang berkembang di Timur Tengah. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang,” ujarnya.
PLN Tidak Mendukung?
Salah satu keperluan dalam menjalankan WFH adalah pasokan listrik sepanjang jam kerja di rumah. Di tengah upaya pemerintah menekan penggunaan BBM, PLN justru melakukan pemadaman listrik secara mendadak di kawasan Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Pemadaman terjadi selama dua hari berturut-turut, Jumat (20/3/2026) dan Sabtu (21/3/2026).
Seorang warga Bubulak, Ardhi mengatakan listrik padam sekitar pukul 15.00 WIB dengan durasi waktu cukup lama. “Kerja di rumah pakai laptop. Kalau lowbat kan perlu dicas pakai listrik. Dengan adanya pemadaman dua hari ini, sama aja PLN kayak gak dukung program pemerintah,” katanya.
