Komentar Wakil Ketua DPR RI Mengenai Penarikan Prajurit TNI dari Lebanon
Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan pandangan bahwa TNI atau pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengevaluasi atau menarik prajurit yang bertugas di Lebanon. Hal ini disampaikan setelah terjadi serangan Israel terhadap markas UNIFIL yang menewaskan satu prajurit TNI dan melukai tiga lainnya.
Menurut Dave, situasi keberadaan prajurit TNI di Lebanon harus dievaluasi apakah mampu membawa perdamaian atau justru menjadi target serangan. Jika kondisinya tidak aman, maka prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian perlu ditarik mundur.
“Fungsi kita adalah menjaga perdamaian. Nah, di sana ini jelas tidak terjadi perdamaian, justru terjadi pertempuran. Nah, jadi ya kalau begitu ya tidak bisa melaksanakan misi kita,” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dave juga menyebut bahwa Italia, yang juga mengirimkan prajuritnya di kawasan tersebut, kini sudah siap menarik mundur pasukannya. Indonesia, kata dia, juga perlu menyampaikan sikap demi menjaga keselamatan prajurit TNI.
“Kita serahkan itu kepada pemerintah yang mengetahui persis kondisinya seperti apa. Kita kan hanya melihat informasi perkembangan,” tambahnya.
Korban Serangan Artileri Israel di Lebanon
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan membenarkan adanya satu personel TNI yang gugur dan tiga lainnya luka-luka akibat serangan artileri dari Israel. Peristiwa ini terjadi pada Ahad (29/3), dengan korban yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa eskalasi konflik di wilayah Lebanon menjadi penyebab utama peristiwa ini.
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengutuk keras serangan yang terjadi di Adchit al-Qusayr, Lebanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL turut gugur dalam serangan tersebut. Tiga prajurit lainnya juga mengalami luka-luka.
“Indonesia mengecam sangat keras insiden tersebut dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan atas peristiwa tersebut,” kata Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang.
Atas nama pemerintah Republik Indonesia, Yvonne menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam penyerangan tersebut.
“Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas gugurnya satu personel pemelihara perdamaian Indonesia dan tiga personel lainnya yang terluka saat bertugas di United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL),” ujarnya.
Tidak Ada Kejelasan Pelaku Serangan
Hingga saat ini, belum ada kepastian pihak militer mana yang melakukan penyerangan tersebut. Namun, Kemenlu menyatakan bahwa serangan ke pos perdamain Indonesia itu terjadi melalui senjata artileri.
“Serangan artileri tidak langsung mengenai posisi kontingen Indonesia yang berada di dekat Adchit al-Qusayr,” kata Yvonne. Dikatakan pula dari laporan yang diterima, peristiwa itu terjadi di tengah pertempuran antara pasukan bersenjata di kawasan Lebanon selatan, dengan militer penjajah Zionis Israel.
“Insiden terjadi di tengah laporan saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon selatan,” ujar Yvonne. Meski begitu, serangan artileri yang tidak langsung mengenai prajurit perdamaian dari Indonesia tetap tidak dapat diterima.
Yvonne menegaskan bahwa pasukan perdamaian UNIFIL di bawah mandat resmi PBB mewajibkan pihak-pihak yang berperang tak menjadikan sebagai objek penyerangan. Penyerangan terhadap pasukan perdamaian PBB melanggar hukum perang atau humaniter internasional, serta melanggar Resolusi DK PBB tentang kejahatan perang.
Pernyataan Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan militer penjajah Zionis Israel di wilayah Lebanon selatan. Serangan-serangan brutal tentara penjajahan tersebut menyasar semua pihak di kawasan tersebut, termasuk sipil dan infrastruktur umum.
“Indonesia mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan dan menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon. Dan mendesak penghentian serangan yang membahayakan warga dan infrastruktur sipil, serta kembali pada dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mewujudkan perdamaian,” ujar Yvonne.
Hingga saat ini, Indonesia terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan PBB dalam pemantauan dan pengawasan perdamaian di wilayah Lebanon. “Dan Indonesia tetap dalam kerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan repatriasi jenazah personel perdamaian, dan memastikan perawatan medis yang terbaik bagi personel-personel yang terluka,” tambah Yvonne.
