Rotasi Besar-Besaran di Lingkungan Pemkot Surabaya
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan rotasi besar-besaran terhadap 70 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Rotasi ini dilakukan pada Kamis (2/4/2026), termasuk tujuh pejabat eselon II. Tujuan dari rotasi ini adalah penyegaran organisasi dan persiapan bagi sejumlah pejabat yang akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
Beberapa posisi yang dirotasi antara lain:
* Eddy Christijanto – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (sebelumnya Kepala Dispendukcapil)
* dr Billy Daniel Messakh, Sp.B – Kepala Dinas Kesehatan (sebelumnya Dirut RSUD Dr. Muhammad Soewandhie)
* Maria Theresia Ekawati Rahayu – Kepala Bappeda (sebelumnya dari Bakesbangpol)
* Irvan Wahyudrajat – Kepala Dispendukcapil (sebelumnya Kepala Bappeda)
* Nanik Sukristina – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian/DKPP (sebelumnya Kadinkes)
* Antiek Sugiharti – Kepala Dinas Sosial (sebelumnya Kepala DKPP)
* Dedik Irianto – Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan (sebelumnya Kepala DLH)
Penyebab Rotasi Jabatan
Rotasi jabatan ini dipicu oleh evaluasi kinerja, khususnya terkait pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Surabaya. Evaluasi ini dilakukan setelah ditemukan kondisi TPS yang tidak sesuai fungsi. Selama inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan sehari sebelumnya, Rabu (1/4/2026), Wali Kota menemukan bahwa TPS berubah fungsi menjadi tempat parkir gerobak sampah serta lokasi penumpukan barang bekas seperti kasur dan furnitur.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan di lapangan. Hal ini kemudian berujung pada rotasi jabatan Kepala DLH sebagai bagian dari evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah.
Peringatan Keras dari Wali Kota
Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja sesuai target dan tidak hanya fokus pada teori. Ia menegaskan bahwa waktu yang terbuang itu banyak dan tidak ada matahari kembar di Surabaya, loyalitas hanya satu, kepada masyarakat.
Rotasi jabatan akan terus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja rutin di lingkungan Pemkot Surabaya, terutama bagi OPD yang tidak mampu memenuhi target pelayanan kepada masyarakat.
Ancaman untuk Lurah dan Camat
Wali Kota Surabaya juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh lurah dan camat di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia memberikan tenggat waktu selama sepekan agar pelaksanaan sejumlah program prioritas segera dituntaskan. Fokus utamanya adalah pengembalian fungsi fasilitas publik dan akurasi data warga.
Beberapa poin utama yang menjadi rapor merah jika tidak segera diselesaikan oleh para pemangku wilayah antara lain:
* Penerapan parkir non-tunai secara menyeluruh.
* Penataan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sesuai standar.
* Penyusunan dan pengaktifan Kampung Pancasila.
* Penataan pedestrian agar bebas dari parkir liar dan PKL.
* Penguatan program ‘Cek In Warga’ untuk validasi Satu Data.
Langkah Tegas dan Evaluasi Kinerja
Langkah tegas Eri Cahyadi didasari oleh evaluasi kinerja tahunan Pemkot Surabaya, yang menunjukkan adanya stagnasi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Program digitalisasi parkir dan penataan estetika kota menjadi sorotan karena sering kali terhambat masalah koordinasi di lapangan.
Eri Cahyadi dikenal sebagai pemimpin yang menerapkan sistem kontrak kinerja bagi para pejabatnya. Sejak menjabat, ia konsisten menggunakan data ‘Satu Data Surabaya’ sebagai indikator keberhasilan lurah dan camat dalam melayani warga, khususnya dalam penanganan masalah sosial dan infrastruktur dasar.
