Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Kembali Menyasar Kepala Daerah
Operasi tangkap tangan (OTT) terbaru yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyasar para kepala daerah. Pada Jumat (10/4), KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu bersama belasan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Meski kasusnya masih dalam proses pendalaman, penindakan ini menambah daftar panjang OTT KPK sepanjang tahun ini.
Sejak Januari hingga April 2026, KPK tercatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan di berbagai sektor dan daerah. Berikut adalah rangkuman dari OTT-OTT tersebut:
Kasus Pajak Awali OTT 2026 (9–10 Januari)
OTT pertama yang dilakukan KPK menyasar dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebanyak delapan orang diamankan dalam operasi ini.
Wali Kota Madiun Terjaring (19 Januari)
Pada tanggal yang sama, KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terkait proyek, dana CSR, dan gratifikasi. Saat ini, kasusnya masih terus berproses di KPK.
Bupati Pati Ditangkap di Hari yang Sama (19 Januari)
Masih pada tanggal yang sama, Bupati Pati Sudewo ikut terjaring OTT. Kasusnya berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Restitusi Pajak di Banjarmasin (4 Februari)
OTT keempat berlangsung di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus ini terkait dugaan penyimpangan dalam restitusi pajak.
Impor Barang KW Dibongkar (4 Februari)
Masih pada hari yang sama, KPK juga mengungkap kasus impor barang tiruan yang terkait dengan lembaga Bea Cukai. Sejumlah pejabat Bea Cukai ikut diamankan dalam pengusutan kasus ini, dan diduga terlibat dalam masuknya barang KW ke Indonesia.
Suap Sengketa Lahan PN Depok (5 Februari)
OTT berikutnya menyasar Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi. Dalam kasus ini, KPK mengamankan dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.
Bupati Pekalongan Jadi Tersangka Tunggal (3 Maret)
Pada saat Ramadhan, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditangkap KPK dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya terkait pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Selain mengusut kasus korupsinya, KPK juga mendalami potensi tindak pidana pencucian uang dalam kasus Fadia.
OTT di Kabupaten Rejang Lebong (10 Maret)
KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Ia diduga terlibat suap proyek di lingkungan pemkab Rejang Lebong.
Bupati Cilacap Terjerat (13 Maret)
Berikutnya, giliran Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman diamankan KPK. Kasusnya berupa dugaan pemerasan dan gratifikasi.
OTT Terbaru di Tulungagung (10 April)
Penindakan terbaru menyasar Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung. Selain bupati Gatut, belasan pejabat Pemkab Tulungagung turut diamankan. KPK masih mendalami perkara yang melatarbelakangi OTT ini.
Dalam kurun waktu kurang dari empat bulan, 10 OTT menunjukkan intensitas tinggi penindakan KPK. Dari sektor pajak hingga kepala daerah, pola korupsi yang diungkap juga beragam, menegaskan masih luasnya pekerjaan rumah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
