Perangkap Kedaulatan dan Kebebasan Navigasi dalam Negosiasi Iran-Amerika Serikat
Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Islamabad pada Sabtu (12/4/2026) memasuki fase paling kritis setelah berlangsung selama delapan jam tanpa kepastian hasil. Pertemuan tingkat tinggi ini mempertemukan Wakil Presiden AS JD Vance dengan delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Bagher Ghalibaf.
Meski kedua pihak duduk satu meja, suasana perundingan dilaporkan kaku dan penuh tekanan. Laporan Al Jazeera menyebutkan bahwa kedua pihak masih mendesak fleksibilitas yang lebih besar, meski sudah ada indikasi kemajuan dari dalam ruang negosiasi. Namun pertanyaan besarnya: mengapa delapan jam belum cukup?
Masalahnya bukan lagi sekadar keinginan damai, melainkan benturan prinsip antara “kedaulatan” versi Teheran dan “kebebasan global” versi Washington, dua konsep yang sulit dipertemukan.
Sumber-sumber mengatakan kepada Al Jazeera bahwa putaran ketiga ini berada pada fase kritis, dan tampaknya pihak AS kurang fleksibel, menurut sumber Iran. Mereka bersedia mengalah pada beberapa hal, tetapi tuntutan yang mereka dengar, terutama mengenai Selat Hormuz, bersifat maksimalis.
Artikel ini membedah tiga poin utama yang menjadi batu sandungan terbesar dalam negosiasi tersebut.
Sengketa Selat Hormuz
Titik paling panas dalam negosiasi berada di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sebagian besar distribusi minyak dunia. Dari perspektif Iran, pengaturan atau bahkan “pajak” terhadap kapal yang melintas dianggap sebagai bentuk kompensasi atas biaya pengamanan kawasan yang rawan konflik.
Bagi Teheran, ini bukan sekadar ekonomi, melainkan simbol kedaulatan. Namun posisi ini langsung berbenturan dengan kepentingan global yang diwakili AS. Pihak Amerika Serikat menolak keras konsep tersebut. JD Vance dan timnya berargumen bahwa Selat Hormuz adalah jalur perairan internasional yang tidak boleh dikenai tarif sepihak. Jika AS mengakui “pajak” tersebut, hal itu berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi jalur logistik global lainnya.
Di titik inilah negosiasi mulai menemui kebuntuan: satu pihak melihat hak, pihak lain melihat pelanggaran.
Paket Penghapusan Sanksi yang “Terlalu Berani”
Selain Hormuz, hambatan besar lainnya adalah tuntutan Iran terkait sanksi ekonomi. Teheran meminta penghapusan sanksi secara total dan permanen, mencakup sektor perbankan, energi, hingga program nuklir, sebagai syarat membuka kembali ekspor minyak secara penuh. Permintaan ini dinilai sangat ambisius, bahkan oleh mediator.
Bagi Washington, tuntutan tersebut bukan hanya soal kebijakan luar negeri, tetapi juga risiko politik domestik. Memberikan penghapusan sanksi tanpa jaminan kuat terkait pembatasan program nuklir Iran akan dianggap sebagai kekalahan besar bagi pemerintahan AS di dalam negeri. Di sisi lain, Iran memandang sanksi sebagai bentuk tekanan sepihak yang harus dihapus terlebih dahulu sebelum komitmen lain dibahas.
Kedua posisi ini saling mengunci, tidak ada yang mau melangkah lebih dulu.
Jalur Tambahan: Keamanan, Diplomasi, dan Tahanan
Selain dua isu utama, negosiasi juga membahas beberapa jalur lain seperti keamanan kawasan, hubungan diplomatik, dan kerja sama ekonomi. “Akan ada beberapa jalur yang dibahas dalam negosiasi lanjutan, yakni terkait keamanan, diplomasi, dan ekonomi.”
Isu tambahan lain yang muncul dari Washington adalah pembebasan tahanan, yang disebut sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan. “Satu isu lain yang dilaporkan dari Washington adalah pembebasan tahanan.” Namun hingga kini, pembahasan di jalur ini belum cukup kuat untuk memecah kebuntuan utama.
Peran “Terjepit” Pakistan di Jam Kedelapan
Sebagai tuan rumah, Pakistan berada dalam posisi sulit. Mereka mencoba menjembatani perbedaan dengan menawarkan istilah yang lebih netral, seperti “biaya administrasi” alih-alih “pajak” di Selat Hormuz. Namun bahkan perbedaan istilah ini pun menjadi sensitif bagi kedua pihak.
Sumber-sumber Pakistan cukup optimistis bahwa sesuatu akan dihasilkan dari pembicaraan antara AS dan Iran. Akan tetapi, untuk hasilnya masih perlu dinanti, apakah berupa perpanjangan gencatan senjata, kelanjutan pergerakan bebas melalui Selat Hormuz, atau sesuatu yang lebih substansial mengenai program nuklir.
Fakta bahwa negosiasi berlangsung selama delapan jam menunjukkan satu hal: kedua pihak tidak ingin meninggalkan meja perundingan. Namun di saat yang sama, mereka juga belum siap memberikan konsesi yang berarti. Setelah delapan jam, informasi mulai terungkap sedikit demi sedikit, tetapi hal-hal substansial masih bersifat spekulasi dan sensitif.
Selain itu, para politisi Pakistan juga diminta untuk tidak berbicara, sehingga pihak tuan rumah belum memberikan komentar apa pun. Seorang diplomat bahkan mengingatkan pentingnya kerahasiaan. “Diplomasi terbaik dilakukan secara tertutup. Jika diplomasi dilakukan melalui pemberitaan media, kemungkinan besar tidak akan berhasil.”
