CARACAS,
Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dalam operasi militer pada hari Sabtu (3/1/2026) menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Banyak pemimpin dunia mengkritik tindakan militer yang dilakukan oleh AS di Venezuela.
Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, kemudian dibawa ke New York menggunakan kapal perang untuk menghadapi dakwaan pidana. Pertanyaannya adalah apakah operasi militer AS di Venezuela sah secara hukum? Bagaimana AS membenarkan operasi tersebut?
Menurut laporan dari Reuters, Minggu (4/1/2026), pihak berwenang AS menyatakan bahwa Departemen Kehakiman meminta bantuan militer untuk menangkap Maduro. Dewan hakim New York telah mendakwa Maduro beserta istrinya, putranya, dua pemimpin politik, serta seorang yang diduga pemimpin geng internasional, dengan kejahatan terkait terorisme, narkoba, dan senjata. Jaksa Agung Pam Bondi menyatakan bahwa presiden Venezuela itu akan segera menghadapi pengadilan AS.
Namun, dalam konferensi pers, Trump menyalahkan Venezuela karena mencuri kepentingan minyak AS. Menurut Trump, Washington akan mengambil kembali minyak tersebut dan berencana untuk memerintah Venezuela dalam jangka waktu tertentu, meskipun tidak memberikan rincian spesifik.
Para ahli hukum internasional menilai bahwa pemerintahan Trump telah mengacaukan masalah hukum dengan operasi militer tersebut. Seorang profesor di Northeastern University, Jeremy Paul, mengatakan: “Anda tidak bisa mengatakan ini adalah operasi penegakan hukum lalu berbalik dan mengatakan sekarang kita perlu menjalankan negara.” Ia menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak masuk akal.
Apakah konstitusi AS membolehkan operasi tersebut? Kongres AS memiliki wewenang untuk menyatakan perang, tetapi presiden adalah panglima tertinggi. Kepala Staf Trump, Susie Wiles, pernah menyatakan kepada majalah Vanity Fair dalam sebuah wawancara yang diterbitkan akhir tahun lalu bahwa jika Trump mengizinkan beberapa aktivitas darat di Venezuela, ia memerlukan persetujuan dari Kongres. Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa Kongres tidak diberitahu sebelum operasi hari Sabtu.
Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan, kecuali untuk tindakan terbatas, seperti otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB atau dalam membela diri. Perdagangan narkoba dan kekerasan geng dianggap sebagai aktivitas kriminal. Namun, tindakan tersebut tidak memenuhi standar internasional yang diterima tentang konflik bersenjata yang akan membenarkan respons militer.
“Dakwaan pidana saja tidak memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan asing, dan pemerintah kemungkinan akan mendasarkan hal ini juga pada teori pembelaan diri,” kata seorang profesor hukum di Columbia University yang mengkhususkan diri dalam hukum keamanan nasional, Matthew Waxman.
AS belum mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela sejak 2019, menyusul pemilihan yang menurut AS telah dimanipulasi. Apakah AS pernah melakukan tindakan serupa? AS telah menangkap tersangka kriminal di negara-negara asing, termasuk Libya, tetapi mereka meminta persetujuan dari otoritas setempat.
Meskipun pemerintahan AS menggambarkan Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah, Washington belum mengakui pemimpin Venezuela lain yang mungkin telah mengizinkan penangkapan Maduro. Pada 1989, AS menangkap Jenderal Manuel Noriega, yang saat itu pemimpin Panama dalam keadaan serupa. Dia telah didakwa atas tuduhan terkait narkoba. AS juga menuduh Noriega sebagai pemimpin yang tidak sah.
Para ahli hukum skeptis AS akan menghadapi pertanggungjawaban yang berarti atas tindakannya di Venezuela, bahkan jika tindakan tersebut melanggar hukum.
