Pernyataan Tegas Indonesia di Sidang DK PBB atas Kematian Tiga Prajurit TNI
Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Umar Hadi, menyampaikan pernyataan tegas dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar di New York, Selasa (31/3/2026). Pernyataan ini dilakukan setelah tiga prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon.
Umar Hadi secara terbuka mengkritik sikap PBB dan menyoroti peran Israel dalam insiden yang menewaskan personel TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerima alasan atau pembenaran apa pun atas serangan yang menyasar pasukan penjaga perdamaian. “Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap tegas pemerintah Indonesia dalam menuntut akuntabilitas atas insiden yang terjadi di wilayah konflik tersebut. Indonesia juga mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh dan independen guna mengungkap fakta di balik serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di bawah mandat PBB, sekaligus menjaga kredibilitas misi internasional di kawasan konflik.
Profil Umar Hadi
Umar Hadi bukanlah nama baru di dunia diplomasi. Dikenal sebagai diplomat bertangan dingin, ia sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Korea Selatan sebelum akhirnya dipercaya menjadi Dirjen di Kementerian Luar Negeri dan kini mewakili Indonesia di PBB. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Umar Hadi lahir pada 11 Februari 1968. Ia merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad). Ia juga merupakan lulusan S2 Hubungan Internasional Fletcher School of Law and Diplomacy, Amerika Serikat. Umar Hadi kemudian mengambil Program Spesialisasi Multilateral Graduate Institute of International and Development Studies, Swiss.
Sebelum menjabat sebagai Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi pernah menduduki posisi Wakil Kepala Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda pada 2009. Setelah itu, ia menjabat sebagai Direktur Eropa Barat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 2012. Kemudian Umar Hadi menduduki posisi Konsulat Jenderal di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) pada 2014. Pada 2017 hingga 2021, Umar Hadi menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Korea Selatan. Setelah itu, ia mengisi posisi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu (2022–2025), hingga kini menjabat sebagai Dubes RI untuk PBB.
Data Harta Kekayaan Umar Hadi
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 14 Januari 2025 untuk periode 2024, Umar Hadi tercatat memiliki kekayaan Rp2.200.803.463. Ia terakhir melaporkan kekayaannya saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri.
Dalam laporan tersebut, aset terbesar Umar Hadi bersumber dari kas dan setara kas, tanpa adanya catatan utang. Rincian Data Harta:
- Tanah dan Bangunan: Rp—
- Alat Transportasi dan Mesin: Rp—
- Harta Bergerak Lainnya: Rp—
- Surat Berharga: Rp—
- Kas dan Setara Kas: Rp2.200.803.463
- Harta Lainnya: Rp—
- Utang: Rp—
- Total Harta Kekayaan: Rp2.200.803.463
Kritik Keras Terhadap Israel
Perdebatan antara Indonesia dan Israel terlihat dalam rapat Dewan Keamanan PBB yang disiarkan dalam kanal United Nations, Selasa (31/3/2026) malam. Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, membantah keras pernyataan Israel melalui duta besar, Danny Danon, yang menuduh Hizbullah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa penyerangan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) di Lebanon.
Umar Hadi mengatakan, ada framing dari Israel yang akan memberikan pertanyaan mendasar dari peristiwa penyerangan tersebut. “Siapa yang bertanggung jawab menciptakan dan melanggengkan zona permusuhan itu?” kata Umar. Dia mengatakan, peristiwa penyerangan UNIFIL yang menewaskan tiga prajurit TNI itu tidak hadir dari ruang hampa, melainkan buah dari serangan militer Israel yang berulang ke Lebanon Selatan.
Tiga Tuntutan Indonesia dalam Sidang DK PBB
Berikut tiga tuntutan Indonesia yang disampaikan Umar Hadi dalam sidang DK PBB tersebut:
-
Pemulangan jenazah tiga personel yang gugur secara cepat, aman, dan bermartabat, serta perawatan medis terbaik dan komprehensif bagi lima prajurit yang terluka.
“Indonesia mendesak semua aktor terkait untuk memastikan pemulangan jenazah ketiga personel yang meninggal dengan cepat, aman, dan bermartabat,” tuturnya. -
Jaminan pasti dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif yang membahayakan personel serta aset PBB.
-
Penerapan langkah-langkah darurat oleh DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB guna memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL, termasuk peninjauan protokol keamanan dan rencana evakuasi.
Umar Hadi menambahkan, eskalasi yang terjadi di Lebanon berakar dari serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon dan mengancam perdamaian dunia, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut hukum internasional. “Pemerintah Indonesia menuntut akuntabilitas hukum bagi pelaku,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama dan mendesak DK PBB bertindak secara tegas, jelas, dan bersatu. “Serangan terhadap pasukan perdamaian tidak boleh terulang dan tidak boleh ditolerir,” tandas Umar Hadi.
Peristiwa Kematian Tiga Prajurit TNI di Lebanon
Total tiga prajurit TNI gugur di Lebanon saat bertugas menjadi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketiga prajurit TNI tersebut gugur dalam peristiwa dua serangan berbeda.
Prajurit pertama yang gugur adalah Praka Farizal Rhomadhon dalam serangan yang terjadi di Posko United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon pada Minggu (29/3/2026). Kemudian serangan kedua kembali menimpa pasukan Perdamaian PBB dan membuat dua prajurit TNI meninggal dunia.
Kedua prajurit TNI yang meninggal dunia dalam serangan kedua Senin (30/3/2026) adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Kedua prajurit TNI tersebut terkena serangan saat mengawal kegiatan UNIFIL.
“Perkembangan terbaru yang diterima pada 30 Maret 2026 menunjukkan kembali terjadinya insiden di wilayah Lebanon Selatan yang berdampak pada personel Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas pengawalan untuk mendukung kegiatan operasional UNIFIL,” tulis TNI.
Dalam insiden tersebut, dua prajurit TNI dilaporkan gugur, sementara dua prajurit lainnya mengalami luka berat. Para prajurit yang mengalami luka saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan di Beirut.
