Surat Terbuka Nikita Mirzani ke Presiden Prabowo
Nikita Mirzani, yang kini menjalani hukuman penjara atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Reza Gladys, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, ia memohon agar presiden melakukan peninjauan kembali atas vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Agung Soesilo.
Surat ini diunggah melalui akun Instagram @nikitamirzanimawardi172 pada tanggal 11 April 2026. Dalam surat itu, Nikita menyoroti rekam jejak hakim yang dinilai tidak adil. Ia menyebut bahwa vonis yang diberikan kepada para koruptor jauh lebih ringan dibandingkan dengan kasusnya sendiri.
Perbandingan Vonis yang Tidak Adil
Nikita mengungkapkan bahwa beberapa kasus berat seperti pembunuhan dan korupsi hanya mendapat hukuman yang relatif ringan. Contohnya, Ronald Tannur yang terlibat dalam penghilangan nyawa manusia hanya dihukum 5 tahun penjara. Sementara itu, Luhur Budi Djatmiko yang merugikan negara sebesar Rp348 miliar hanya divonis 1,5 tahun. Mangapul Bakara yang merugikan negara sebesar 8 miliar juga hanya dihukum 2 tahun.
“Ketidakadilan yang nyata sedang terjadi,” tulis Nikita dalam suratnya. Ia menanyakan mengapa hukuman untuk kasus-kasus seperti ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan kasusnya sendiri yang dianggap tidak merugikan negara.
Pertanyaan tentang Keadilan Hukum
Sebagai ibu tunggal, Nikita juga mempertanyakan logika hukum di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi tiga anaknya. Oleh karena itu, ia menanyakan di mana letak keadilan jika kasus-kasus yang tidak merugikan negara justru dihukum lebih berat daripada korupsi.
Ia menggambarkan fenomena ini dengan istilah “koruptor dirangkul, single mom dipukul”. Menurutnya, putusan Hakim Agung Soesilo mencerminkan anomali yang mencederai akal sehat.
Kritik terhadap Penggunaan Pasal Subsider
Nikita juga mengkritik penggunaan pasal subsider dalam kasusnya. Ia menilai hal ini menjadi preseden buruk bagi hukum di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak merugikan keuangan negara, sehingga hukuman yang diberikan terkesan dipaksakan.
“Dimana letak nurani hukum jika lisan dan ketikan dianggap lebih berbahaya daripada pencurian harta rakyat dan penghilangan nyawa manusia?” tanyanya.
Permintaan Keadilan yang Adil
Di akhir suratnya, Nikita meminta presiden untuk tidak membiarkan rakyat percaya bahwa lebih aman merampok uang negara miliaran rupiah daripada berselisih paham di media sosial. Ia menuntut keadilan yang adil, bukan keadilan yang tebang pilih.
“Nikita Mirzani adalah seorang kepala keluarga dan ibu tunggal yang harus menghidupi bagi tiga anaknya. Di mana letak keadilan jika ‘suara’ dihukum lebih kejam daripada ‘pencurian harta negara’?” tulisnya.
Nikita juga menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh hakim bukanlah penegakan hukum, melainkan penindasan hukum. Ia berharap presiden dapat mengambil langkah untuk meninjau kembali putusan tersebut.
Respons Netizen
Aksi Nikita Mirzani langsung membuat netizen heboh. Banyak dari mereka mendukung aksi yang dilakukannya. Mereka menilai bahwa kasus yang dialami Nikita mencerminkan ketidakadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Beberapa netizen juga menyerukan agar pihak berwenang segera meninjau kembali putusan tersebut.
Nikita Mirzani mengakhiri suratnya dengan harapan besar bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Ia berharap bahwa rakyat Indonesia tidak lagi merasa ditipu oleh sistem hukum yang tidak adil.
