Penambahan Personel dan Pengeboran Sumur untuk Bantuan Bencana di Aceh Tamiang
Polri terus memperkuat upaya bantuan darurat di wilayah bencana Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang. Salah satu fokus utama adalah penambahan personel lapangan serta penebalan pengeboran sumur untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak banjir bandang.
Fokus pada Ketersediaan Air Bersih
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa penebalan personel lapangan juga akan berfokus pada peningkatan jumlah sumur bor. Hal ini merupakan perintah langsung dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mengingat air bersih menjadi kebutuhan dasar yang masih minim tersedia, terutama di wilayah Aceh Tamiang.
“Kemudian perintah Bapak Kapolri, selain perbaikan infrastruktur, yang terpenting perbanyak lagi sumur-sumur bor,” ujar Dedi usai gelar apel pasukan Brimob yang akan diberangkatkan ke wilayah bencana Sumatera, di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).
Polri menargetkan pengeboran 300 titik sumur untuk kebutuhan masyarakat di tempat pengungsian wilayah Aceh Tamiang. Dari target tersebut, sudah sebanyak 228 titik yang telah dikerjakan, di mana 84 sumur sudah beroperasi dan 144 lainnya dalam proses pengerjaan.
Sumur bor adalah metode pengeboran tanah menggunakan mesin atau alat khusus untuk mencapai lapisan air tanah dalam, sehingga menghasilkan air bersih yang lebih stabil dan berkualitas dibandingkan sumur gali biasa.
Rinciannya, dari target 201 sumur bor di wilayah Aceh, sudah rampung 66 titik dan 135 masih dalam proses pengerjaan. Di Sumatera Utara ditargetkan 25 titik, di mana 18 sudah selesai dan beroperasi, sedangkan 7 sisanya masih dalam pengerjaan. Wilayah Sumatera Barat ada 2 titik sumur yang dikerjakan, dengan rencana penambahan lebih banyak di Agam.
Penambahan Pasukan dan Alat Berat
Selain fokus pada air bersih, Polri juga kembali memberangkatkan ratusan personel dari Korps Brimob untuk membantu penanganan pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera. Ratusan personel ini akan difokuskan ke wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Ada sekitar kurang lebih 7 ekor anjing polisi alias K-9 yang ikut diberangkatkan.
Penebalan pasukan di wilayah bencana Sumatera merupakan perintah dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, karena melihat adanya kebutuhan tenaga dan peralatan pendukung. Apel pengecekan pasukan digelar serentak di tingkat Mabes Polri sebanyak 300 personel, dan tingkat jajaran Polda daerah 600 personel.
Rinciannya, 100 personel dari Polda Sumatera Selatan, 100 personel Polda Banten, 100 personel Polda DIY, 100 personel Polda NTB, 100 personel Polda Kalimantan Timur, dan 100 personel dari Polda Sulawesi Selatan. Total ada sebanyak 900 personel Brimob Nusantara yang kembali dikerahkan di penghujung akhir tahun ini.
Dedi menjelaskan, penebalan pasukan di wilayah bencana mempertimbangkan kondisi lapangan yang memang membutuhkan kekuatan tambahan. Apalagi anggota Polri organik yang sebelumnya dikerahkan hampir satu bulan lalu, telah mengalami keletihan secara psikologis serta fisik.
“Tingkat keletihan secara psikologis, secara fisik juga sudah sangat letih banget anggota-anggota kita. Butuh tambahan tenaga-tenaga baru, baik dari Mabes Polri maupun nanti dari Brimob Nusantara,” ucapnya.
Selain pengerahan personel lapangan, Polri juga menyiapkan tambahan peralatan berat, seperti eskavator, dump truck, dan bulldoser untuk diberangkatkan ke wilayah bencana Sumatera. Pengerahan alat berat ini diperuntukan bagi pembukaan akses jalan demi kelancaran mengirimkan logistik dan bahan bakar minyak (BBM).
Kondisi Terkini di Aceh Tamiang
Sejak peristiwa bencana, secara total Polri telah mengerahkan 8.613 personel. Dari angka ini, 7.614 personel dikerahkan dari Satwil Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumbar. Kemudian tambahan personel BKO dari Mabes Polri sebanyak 999 orang.
Kabupaten Aceh Tamiang baru saja mengalami banjir bandang besar pada akhir November 2025. Dampaknya sangat parah: puluhan korban jiwa, ratusan ribu pengungsi, desa yang hilang, serta kerusakan infrastruktur. Pemerintah masih memperpanjang masa tanggap darurat hingga awal Januari 2026.
Korban jiwa dan pengungsi: 68 orang meninggal, lebih dari 150.500 jiwa mengungsi. Kerusakan rumah dan fasilitas: Ribuan rumah rusak, ratusan fasilitas publik lumpuh. Akses jalan: Tiga ruas jalan (nasional dan daerah) tertutup lumpur dan longsor; Kementerian PU targetkan pulih dalam 3–4 hari. Masa tanggap darurat: Diperpanjang hingga 6 Januari 2026, dengan fokus pada pembersihan pasar dan fasilitas publik. Desa hilang: Beberapa kampung di Aceh Tamiang disebut “tinggal nama” karena tersapu banjir. Krisis air bersih dan pangan: Warga bertahan di tenda darurat dengan keterbatasan logistik.
