Bantuan 30 Ton Beras dari Uni Emirat Arab untuk Korban Banjir di Medan
Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, mengambil keputusan yang mengejutkan terkait bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir. Awalnya, bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Duta Besar UEA untuk Indonesia, Shaima Al Hebsi, ke Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK Medan, pada Sabtu (13/12/2025). Bantuan ini berupa 30 ton beras dan 300 paket bantuan yang berisi sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah salat.
Namun, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan bahwa bantuan tersebut akan dikembalikan ke UEA. Pernyataan ini dibuat dalam pernyataan tertanggal Kamis (18/12/2025), di mana Rico memastikan bahwa bantuan tersebut tidak akan diterima. Keputusan ini didasarkan atas aturan penerimaan bantuan asing di tengah bencana, yang dikoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertahanan.
“Melalui koordinasi itu semua, harapannya memang tidak untuk diterima,” ujar Rico usai meninjau harga sembako di Irian Supermarket di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kamis (18/12/2025). Hasilnya, bantuan tersebut akhirnya dikembalikan karena larangan dari pemerintah pusat.
Rico mengakui telah mengembalikan beras tersebut karena mendapatkan teguran dari pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa pemerintah pusat hingga kini belum membuka diri terhadap penerimaan bantuan dari pihak asing. Langkah ini menjadi pertanyaan besar, karena Rico awalnya menerima bantuan secara terbuka bersama istrinya, Airin.
“Jadi kita putuskan untuk dikembalikan. Untuk Kota Medan, kita tidak menerima,” ujarnya, dikutip dari Tribun Medan. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Informasi yang dihimpun Tribun Medan menyebutkan bahwa bantuan dari salah satu organisasi UEA tersebut telah diterima dan disalurkan ke masyarakat, sehingga kebijakan menjadi blunder.
Bantuan tersebut bahkan diterima langsung oleh Rico bersama istrinya yang juga Ketua TP PKK Kota Medan, sebelum disalurkan kepada warga terdampak banjir. Masalah baru muncul setelah Pemko Medan ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara. Bantuan yang telah dibagikan itu kemudian ditarik kembali dari masyarakat penerima manfaat, memicu kebingungan dan kekecewaan warga.
Saat dikonfirmasi soal penarikan tersebut, Rico terkesan mengelak. “Bukan ditarik, tapi sudah kita kembalikan (ke UEA),” ujarnya singkat. Rico juga enggan memastikan apakah bantuan yang sudah sempat diterima warga akan diganti dengan bantuan lain dari Pemko Medan. “Kita kan masih punya barang atau stok lainnya,” katanya, tanpa penjelasan rinci.
Sikap ini menuai sorotan, mengingat hingga kini warga di sejumlah wilayah terdampak banjir. Termasuk di Kecamatan Medan Marelan yang mengaku masih belum menerima bantuan pascabanjir besar yang melanda 19 Kecamatan di Kota Medan. Saat disinggung soal keluhan warga tersebut, Rico kembali memilih jawaban normatif. “Nanti kita kroscek lagi,” pungkasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, sudah mendengar perihal bantuan 30 ton beras tersebut. Pihaknya langsung meminta penjelasan kepada Duta Besar UEA di Indonesia. “Duta besar United Arab Emirates yang menyampaikan kepada kami tadi malam (Kamis), bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari pemerintahan United Arab Emirat.” “Tapi dari Red Crescent (atau) Bulan Sabit Merah, semacam PMI itu di United Arab Emirate.” “Jadi non government organization,” urainya, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Tito juga membenarkan, Pemkot Medan sudah sempat menerima bantuan tersebut. Namun, karena belum ada aturan penerimaan bantuan dari internasional, akhirnya ditolak. Meski ditolak, bantuan tersebut kemudian diserahkan ke Muhammadiyah untuk dikelola. “Kemudian beras ini diserahkan kepada atas kesepakatan diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center dalam rangka bencana ini.” “Muhammadiyah membuat center (posko) untuk kemanusiaan di Medan dan itu beras sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah.” “Dia (Muhammadiyah) yang akan membagikan kepada masyarakat,” tegas Tito, melansir Tribunnews.com.
Penutup Pintu Bantuan Asing oleh Prabowo
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, tanpa campur tangan pihak asing. Dalam pernyataan terbarunya di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) pagi, Prabowo mengaku mendapatkan tawaran bantuan dari sejumlah pemimpin negara sahabat. “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan,” ujarnya, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam sambungan telepon tersebut, Prabowo memastikan Indonesia mampu mengatasi bencana yang sudah merenggut 1.000 nyawa ini. “Saya bilang terima kasih concern (kepedulian) Anda. Kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” tegasnya.
