Banjir Mentawir pada Januari 2026 Menjadi yang Terparah dalam 26 Tahun
Banjir yang melanda Kelurahan Mentawir di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, menjadi banjir terparah dalam 26 tahun terakhir. Wilayah ini berada dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Banjir tersebut terjadi pada awal Januari 2026 dan menggenangi tiga RT di kawasan Sepaku. Meskipun tidak langsung memengaruhi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan infrastruktur penyangga menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan lingkungan IKN terhadap bencana alam.
Suasana Pasca-Banjir
Suasana Mentawir masih menyisakan sisa-sisa bekas banjir. Bau lumpur masih menyengat di udara, sisa genangan meninggalkan garis cokelat di dinding rumah warga. Tanah lembek, aliran sungai yang melambat, serta endapan sedimentasi yang terlihat jelas di beberapa titik menjadi penanda bahwa baru saja terjadi banjir di kawasan yang masuk ke dalam area IKN.
Penyebab Banjir
Menurut Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, banjir yang terjadi pada 8 Januari 2026 disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan antropogenik. “Banjir ini melanda wilayah IKN secara umum, bukan di KIPP, dengan penyebab utama curah hujan tinggi dan air pasang,” ujar Alimuddin.
Hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Rabu, 7 Januari 2026, pukul 17.00 WITA hingga Kamis, 8 Januari 2026, pukul 06.00 WITA, menyebabkan debit air sungai meluap. Sebelumnya, ramalan cuaca BMKG menunjukkan potensi hujan lebat di Kalimantan Timur, meskipun pada 8 Januari 2026, suhu berada di 23-30 derajat Celsius tanpa prediksi hujan ekstrem. Namun, hujan deras sejak 1 Januari 2026 mengguyur wilayah IKN, termasuk KIPP dan daerah penyangga, menjadi indikasi.
Tak hanya hujan, rob juga merendam jalan nasional seperti Margasari-Rantau, memperburuk kondisi di wilayah pesisir. Di sisi lain, pembangunan IKN diduga mempercepat erosi dan penyempitan sungai akibat pemanfaatan lahan hulu.
Wilayah Sepaku termasuk kawasan rawan banjir, dengan banjir Mentawir merendam tiga RT dan menjadi yang terbesar dalam 26 tahun. Perubahan iklim global memperburuk curah hujan, sementara pembangunan cepat di IKN tanpa mitigasi lengkap meningkatkan vulnerabilitas.
Upaya Otorita IKN Atasi Banjir
Kondisi inilah yang mendorong pemerintah pusat bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai mengarahkan penanganan banjir Mentawir ke langkah teknis jangka menengah dan panjang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur, dan Otorita IKN, menyiapkan sinkronisasi program, termasuk normalisasi sungai dan penyusunan master plan pengendalian banjir wilayah IKN.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna, bersama sejumlah direktur terkait dan Kepala BWS Kalimantan Timur. Rapat membahas kondisi banjir di beberapa kawasan, yang selama ini menjadi langganan genangan, dengan pengecualian Argomulyo dan Mentawir.
Namun, untuk Mentawir, tinggi muka air pada kejadian terakhir dinilai paling signifikan. Dalam rapat itu dijelaskan bahwa banjir dipicu oleh kombinasi beberapa faktor, antara lain curah hujan yang tinggi, pasang air, serta pendangkalan atau sedimentasi sungai.
Kondisi tersebut memerlukan langkah normalisasi dan revitalisasi sungai di sejumlah titik. “Langkah yang akan diambil pemerintah, khususnya Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai dan Otorita IKN, adalah melakukan sinkronisasi program. PU akan melanjutkan tahap dua pengendalian banjir dengan sejumlah program yang disusun,” ungkap Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, Jumat malam (9/1/2026).
Alimuddin memerinci, Otorita IKN telah melakukan respons cepat. “Kami punya proyek pengendali banjir, termasuk penyelesaian infrastruktur seperti bendungan dan drainase untuk mengendalikan debit air,” ungkap Alimuddin.
Selain itu, juga dilakukan normalisasi dan revitalisasi sungai dengan membersihkan dan memperlebar sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran, dan mengurangi risiko luapan. Otorita IKN juga gencar mengedukasi masyarakat melalui kampanye pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan kesadaran tentang dampak aktivitas manusia terhadap banjir.
“Itu terus menerus kami upayakan,” tuntas Alimuddin.
Selain pengendalian banjir, program yang disiapkan juga mencakup perbaikan infrastruktur pendukung, seperti jembatan di wilayah Desa Sukaraja, embung, serta sungai di kawasan Desa Karang Jinawi. Otorita IKN juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat, terkait pengelolaan sampah dan upaya pencegahan banjir berbasis lingkungan.
Alimuddin menegaskan bahwa tindak lanjut penanganan banjir akan mulai berjalan tahun ini dengan melibatkan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). “Masyarakat diminta bersabar karena perbaikan dilakukan bertahap dan terkoordinasi,” katanya.
Sementara itu, terkait kondisi di Mentawir, Camat Sepaku, Abimanyu Arliandito, menyampaikan bahwa normalisasi sungai menjadi kebutuhan mendesak, akibat pendangkalan yang terjadi saat ini. Menurutnya, banjir di wilayah tersebut telah ditinjau langsung oleh sejumlah pihak.
“Memang perlu adanya normalisasi sungai karena kondisi sekarang terjadi pendangkalan atau sedimentasi. Kemarin pihak BPBD Penajam, Polsek Sepaku, Kecamatan Sepaku, serta Direktorat Penanggulangan Bencana OIKN sudah meninjau langsung lokasi banjir,” kata Abimanyu.
Ia menambahkan, pihak kecamatan telah menyiapkan langkah administratif untuk mengusulkan normalisasi sungai tersebut. “Kami sudah menyiapkan permohonan melalui Bupati kepada Balai Wilayah Sungai agar normalisasi sungai di Mentawir dapat segera dilakukan,” tutupnya.
