Antisipasi Kekeringan dan Kebakaran Hutan di Jawa Timur
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/3/2026). Rapat ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman fenomena Godzilla El Nino yang diprediksi akan terjadi pada musim kemarau 2026. Fenomena ini diperkirakan akan menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di berbagai wilayah Jawa Timur.
Suharyanto menegaskan bahwa fenomena ini memerlukan penguatan koordinasi dan antisipasi bencana, terutama kekeringan yang berpotensi terjadi di Jatim. Ia menyoroti bahwa di Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan hampir 3.000 hektare, sedangkan di Natuna yang biasanya tidak pernah terjadi kebakaran juga mengalami hal serupa. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kekeringan dan kebakaran tidak bisa dianggap remeh.
Ancaman Kekeringan dan Kebakaran
Menurut Suharyanto, kekeringan dan kebakaran tidak bisa diatasi oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan semua tingkatan pemerintahan. Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis untuk menghadapi ancaman ini.
Beberapa langkah yang telah disepakati antara lain:
- Penguatan satuan tugas (satgas) darat untuk penanganan dini kebakaran.
- Percepatan penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dan distribusi air bersih.
- Kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan.
- Persiapan sarana pendukung seperti helikopter water bombing.
Selain itu, kesiapan armada udara juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, keterlambatan mobilisasi armada udara dapat memperbesar skala kebakaran. Oleh karena itu, direncanakan penempatan armada di wilayah strategis seperti Bandara Iswahyudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya.
Langkah Strategis BNPB dan Jatim
Dalam rangka menghadapi musim kemarau 2026, BNPB dan Jawa Timur sepakat untuk segera menggelar apel di semua kabupaten dan kota, termasuk persiapan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Selain itu, upaya pengaliran air dari puncak-puncak atau sumber-sumber air yang jauh juga dilakukan.
Jika diperlukan, operasi modifikasi cuaca bisa dilakukan untuk mengisi umbung-umbung dan kolam-kolam renang. Di beberapa titik kebakaran, sumber air juga bisa diambil dari kolam renang. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan air dalam kondisi darurat.
Jatim Tetap Jadi Lumbung Pangan
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi BMKG, sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai memasuki fase kekeringan sejak April 2026. Intensitas kekeringan diperkirakan meningkat pada Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Menghadapi kondisi ini, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur harus tetap menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional.
Indeks Pertanaman (IP) padi ditargetkan tidak mengalami penurunan. “Indeks Pertanaman beras di Jawa Timur harus tidak turun karena bagian dari lumbung pangan nasional sekaligus produksi padi dan beras Jatim tetap menjadi andalan Indonesia,” ujarnya.
Untuk mendukung produksi padi, Dinas Pertanian Jawa Timur telah melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi, khususnya dalam penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur-sumur dalam guna mendukung irigasi lahan pertanian.
Pendekatan Dua Kategori dalam Penanganan Kekeringan
Strategi penanganan kekeringan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat sehari-hari serta kebutuhan air untuk sektor pertanian. Keduanya harus dipastikan terpenuhi dengan baik.
Pemprov Jawa Timur juga tengah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah sentra produksi padi, khususnya 10 besar produsen padi di Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk menyusun plan of action yang lebih detail dan tepat sasaran.
Selain sektor pertanian, Khofifah juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan lintas sektor terus diperkuat. Dinas Sosial, misalnya, dipastikan selalu bersiaga dalam menghadapi kondisi kedaruratan yang berpotensi muncul akibat kekeringan maupun dampak turunannya. “Kita pastikan seluruh perangkat daerah siap. Dinas Sosial selalu bersiaga dalam kondisi kedaruratan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
