Kebijakan Diplomasi Indonesia dan Tantangan di Selat Hormuz
Beberapa kapal tanker milik PT Pertamina, yaitu VLC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih terjebak di luar Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran. Hal ini disebabkan oleh kekecewaan pihak Iran terhadap Indonesia, yang menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, berasal dari beberapa faktor.
Dian menjelaskan bahwa kekecewaan Iran tidak terkait langsung dengan konflik saat ini antara Iran dan Amerika Serikat (AS) atau Israel. Namun, ia menilai bahwa ada asas diplomasi yang dikenal sebagai resiprokalitas, yakni jika suatu negara melakukan tindakan baik, maka negara tersebut akan dibalas dengan tindakan baik juga, begitu sebaliknya.
Salah satu alasan utama kekecewaan Iran adalah adanya insiden penolakan kapal perang Iran masuk ke perairan Indonesia selama latihan perang negara-negara Pasifik. Kapal-kapal Iran itu sebenarnya sudah berangkat dan ikut bergabung dalam latihan bersama yang dikoordinasi oleh Indonesia. Namun, akhirnya mereka ditolak masuk, dan pembatalan tersebut disebut disebabkan oleh tekanan dari AS.
Selain itu, Iran juga merasa kecewa karena kapal tanker MT Arman 114 yang ditahan oleh Indonesia selama bertahun-tahun belum memiliki status jelas. Menurut Dian, kapal tersebut memperdagangkan minyak di lautan yang mereka klaim sebagai lautan internasional, tetapi Indonesia menganggapnya sebagai perairan nasional.
Kekecewaan ketiga muncul karena Indonesia dinilai lambat dalam menyampaikan belasungkawa atas kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dian mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang kurang simpatik kepada Iran yang sedang menghadapi serangan AS-Israel.
Perspektif Ekonomi tentang Isu Ini
Menurut pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, sulitnya kapal Indonesia melintasi Selat Hormuz juga dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang masuk ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Ia menilai bahwa kebijakan ini membuat Iran merasa sakit hati.
Bhima juga menyoroti kesepakatan Indonesia dan AS dalam perjanjian tarif resiprokal sebagai salah satu faktor penyebab persyaratan izin bagi kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro menjadi lebih rumit. Ia menyarankan agar pemerintah Indonesia mencontoh langkah Malaysia yang enggan masuk ke BoP serta membatalkan kerja sama tarif resiprokal dengan AS.
“Indonesia sepertinya salah memilih posisi,” ujar Bhima. “Sekarang yang terpenting bukan melayani kemauan Trump, tapi menyelamatkan rakyat Indonesia.”
Langkah yang Diperlukan
Bhima mengusulkan agar Indonesia keluar dari BoP dan membatalkan perjanjian tarif resiprokal dengan AS. Dengan demikian, diharapkan Iran dapat luluh dan memberikan izin bagi dua kapal besar Indonesia untuk melewati Selat Hormuz.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan berbagai negara sambil tetap menjaga kepentingan nasional. Dian Wirengjurit menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil harus didasarkan pada prinsip resiprokalitas, agar hubungan bilateral tetap harmonis dan saling menguntungkan.
Penutup
Isu ini menunjukkan kompleksitas diplomasi internasional yang harus dihadapi Indonesia. Dengan memahami alasan-alasan di balik kekecewaan Iran, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memperbaiki hubungan dan memastikan keberlanjutan perdagangan maritim.
