Kondisi Industri Nasional yang Menghadapi Tekanan Berlapis
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menyampaikan bahwa dunia usaha nasional saat ini tengah menghadapi tekanan berlapis. Hal ini terutama dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah akibat eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan operasional industri, khususnya pada sektor pengolahan dan pemurnian (smelter) serta industri berbasis sumber daya alam (SDA) seperti nikel.
Arif menyoroti bahwa dinamika konflik di kawasan tersebut telah memberikan dampak langsung pada struktur biaya produksi. Kenaikan harga energi global, termasuk minyak dan batu bara, meningkatkan biaya operasional secara signifikan bagi industri yang bergantung pada energi dan bahan baku impor. Contohnya, komponen biaya sulfur untuk operasional fasilitas smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) kini melonjak menjadi 30-35 persen dari sebelumnya sekitar 25 persen. Selain itu, gangguan logistik global juga memperburuk situasi melalui peningkatan biaya distribusi dan ketidakpastian rantai pasok.
“Industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor kini mulai menghadapi risiko nyata berupa keterbatasan pasokan dan lonjakan harga yang tidak terkendali. 75-80 persen pasokan sulfur untuk keperluan Indonesia berasal dari Timur Tengah yang logistiknya sangat dipengaruhi oleh perang teluk,” ujar Arif dalam keterangan tertulis.
Tantangan Struktural dan Kebijakan Domestik
Di tingkat domestik, Arif menyoroti terbatasnya kuota produksi bijih nikel yang menyebabkan kelangkaan bahan baku di pasar. Kondisi ini memicu lonjakan harga yang menambah beban biaya produksi hilirisasi nikel serta berisiko menurunkan utilisasi fasilitas produksi. Dia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap wacana penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) dan rencana pengenaan bea keluar pada produk hilirisasi. Menurutnya, penerapan bea keluar pada produk olahan bertentangan dengan semangat peningkatan nilai tambah dalam negeri.
“Jika bahan baku bijih nikel dinaikkan harganya melalui HPM, sementara produk hilir dikenakan bea keluar, maka industri hilirisasi nikel akan terbebani dari dua sisi sekaligus dan berpotensi menghambat dan memperlambat hilirisasi nikel Indonesia,” paparnya.
Lima Rekomendasi Pengusaha untuk Pemerintah
Untuk menghadapi situasi tersebut, Arif menyampaikan lima poin krusial kepada pemerintah:
- Melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif dan responsif terhadap dinamika global, khususnya terkait energi dan rantai pasok.
- Meninjau kembali kebijakan kuota bahan baku agar selaras dengan kebutuhan industri dan menjaga tingkat utilisasi produksi.
- Menunda atau mengevaluasi serta melakukan kajian independen terkait rencana kenaikan HPM hingga kondisi industri lebih stabil.
- Menunda dan mengkaji ulang rencana pengenaan bea keluar pada produk hilirisasi, agar tetap sejalan dengan agenda strategis hilirisasi nasional.
- Menjamin ketersediaan energi dan bahan pendukung industri, termasuk BBM, batubara dan sulfur, sebagai bagian dari stabilitas rantai pasok nasional.
Pentingnya Sinergi Kebijakan demi Keberlanjutan
Arif menegaskan bahwa dunia usaha tetap mendukung penuh agenda hilirisasi. Namun, dia menekankan perlunya sinergi kebijakan yang lebih kuat agar industri tetap kompetitif. Dia berpendapat bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya dengan membangun smelter, melainkan butuh konsistensi kebijakan, kecukupan pasokan bahan baku, biaya yang kompetitif, serta dukungan fiskal.
“Tanpa langkah cepat dan terukur, tekanan-tekanan ini berisiko menurunkan kinerja industri, mengurangi penyerapan tenaga kerja, melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, hingga berisiko berhenti di tengah jalan,” kata dia.
Isu Terkini Lainnya
Pajak Ekspor Batu Bara dan Nikel Belum Berlaku pada 1 April
Pengusaha Konstruksi Ngeluh Biaya Naik Imbas Konflik Timur Tengah
Imbas Perang Iran vs AS, Harga Plastik Naik 50-100 Persen
